JATIMTIMES - Sejumlah anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) menyampaikan harapan besar terhadap jajaran direksi dan komisaris baru Bank Jatim. Dewan ingin formasi baru direksi mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap bank pelat merah daerah tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola perusahaan, arah kebijakan kredit, hingga transformasi digital, agar Bank Jatim benar-benar hadir sebagai lembaga keuangan yang berpihak pada rakyat dan daerah.
Baca Juga : Jalur Pacet-Cangar Buka 24 Jam, BPBD Jatim: Kondisi Jalan Layak dan Aman Dilalui
“Kami di Komisi C telah memberikan rekomendasi secara detil sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan dan kepedulian terhadap optimalisasi BUMD milik daerah ini,” papar Ketua Fraksi PKS itu, Jumat (13/6/2025).
Meski rekomendasi tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Bank Jatim, Lilik berharap masukan DPRD tetap menjadi bahan pertimbangan serius dalam langkah-langkah strategis ke depan. Ia menekankan bahwa Bank Jatim memiliki peran vital dalam mendukung ekonomi daerah, khususnya UMKM, dan memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Menurut Lilik, sejumlah tantangan besar sudah menanti jajaran baru, di antaranya adalah pemulihan kepercayaan publik dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), transformasi digital, dan peningkatan penyaluran kredit produktif.
“Setelah dinamika di internal manajemen sebelumnya, direksi baru harus mampu memulihkan kepercayaan publik, pemegang saham, dan pemangku kepentingan melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya transformasi digital yang cepat dan relevan, termasuk kesiapan SDM dan budaya kerja di internal, agar Bank Jatim tidak tertinggal dari pesaing, terutama fintech.
Selain itu, menurutnya, kinerja intermediasi Bank Jatim masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyaluran kredit produktif ke sektor-sektor strategis daerah seperti UMKM dan sektor riil. “Ini sekaligus tantangan agar bank ini lebih hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Bank Jatim, tambah Lilik, juga harus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, serta memperluas akses dan literasi keuangan masyarakat, terutama di wilayah pelosok.
“Bank Jatim belum sepenuhnya menjadi financial backbone pemerintah daerah. Perlu pendekatan proaktif untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur daerah, layanan keuangan untuk desa, dan program prioritas gubernur serta kepala daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengatakan, jajaran direksi dan komisaris baru Bank Jatim yang ditetapkan Mei lalu punya tantangan besar. Yakni mengembalikan kepercayaan publik di tengah bayang-bayang kasus kredit fiktif dan dugaan nepotisme di internal bank milik Pemprov Jatim tersebut.
Baca Juga : DPRD Surabaya Siapkan Regulasi Pengelolaan Parkir di Toko Modern
Renny Pramana menegaskan, jajaran baru pimpinan Bank Jatim bukan sekadar mencetak laba. Melainkan memulihkan kepercayaan publik yang telah terkikis.
“Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. direksi dan komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” tegas Renny Pramana.
Dia juga menggarisbawahi tiga tantangan utama yang kini membayangi langkah awal kepemimpinan baru Bank Jatim. Pertama, soal politisasi jabatan di mana masyarakat menangkap sinyal bahwa penunjukan pimpinan bank lebih condong pada kepentingan politik ketimbang integritas dan profesionalisme. Menurut Renny, hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan.
Kedua, sebutnya, perlu ada informasi mengenai kondisi dan arah strategis Bank Jatim memperdalam keraguan publik. “Kurangnya keterbukaan atas hal ini menciptakan jarak antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Terlebih BUMD ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Renny itu.
Pihaknya juga melihat perlunya transformasi digital dalam pengelolaan sebuah bank. Di era perbankan digital yang bergerak cepat, kata dia, Bank Jatim dinilai masih belum maksimal dalam hal inovasi layanan. Hal ini bisa menjadi ancaman serius terhadap daya saing ke depan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Renny mendorong direksi dan komisaris baru untuk segera mengambil langkah nyata. Mulai dari audit internal dan roadmap pemulihan serta komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur.
Dia menambahkan, prinsip good corporate governance (GCG) harus ditegakkan secara konsisten. Termasuk keterbukaan dalam pemberian kredit UMKM, dan penempatan jabatan. “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” ujarnya.
