JATIMTIMES - Tren penurunan okupansi pada hotel-hotel dalam beberapa waktu terakhir disebut tak lepas dari dampak efisiensi anggaran pemerintah.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengklaim turunnya daya beli dan perputaran ekonomi masyarakat membuat industri jasa akomodasi limbung.
Baca Juga : Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, E-Katalog Versi 6.0 Lebih Sederhana dan Cepat
Hal tersebut disoroti Ketua BPC PHRI Kota Batu Sujud Hariadi. Menurutnya, meski pemerintah pusat mulai memberi kelonggaran, kondisi industri perhotelan masih jauh dari pulih sepenuhnya.
"Sekarang ini lebih rumit karena adanya efisiensi. Operasi hotel jadi serba hati-hati, harus aman dan selaras dengan kebijakan pemerintah," ujar Sujud, Kamis (12/6/2025).
Direktur PT Selecta itu menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Hal ini secara langsung memengaruhi okupansi hotel dan jumlah kegiatan yang digelar di sektor akomodasi.
"Karena pemerintah menahan belanjanya, otomatis daya beli masyarakat ikut melemah. Ini berdampak luas, bukan hanya di perhotelan," jelas dia.
Meski demikian, pihaknya cukup menyambut baik sinyal positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan izin kegiatan rapat di hotel, selama tidak dilakukan secara berlebihan. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif akibat pernyataan dari Kementerian Keuangan yang melarang pemberian uang saku untuk kegiatan rapat.
Sujud memprediksi, kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan okupansi hotel. "Maka penting untuk pelepasan anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya" terang dia.
Sujud mengakui yakin, jika pemerintah benar-benar melepaskan belanjanya secara merata ke berbagai sektor, maka daya beli masyarakat akan terangkat. Jik itu terjadi, perhotelan juga ikut terdongkrak.
Baca Juga : Bianglala Alun-Alun Kota Batu Batal Ganti Baru Tahun Ini
Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 30 persen pendapatan sektor perhotelan di Kota Batu berasal dari kegiatan instansi pemerintah. Namun, angkanya masih dalam tahap estimasi. Sementara itu, dari sektor wisatawan, penurunan terjadi hingga lebih dari 50 persen, termasuk dari kalangan korporasi.
"Kita kehilangan sekitar 30 persen dari sektor pemerintahan, ditambah dari wisatawan dan korporat juga turun. Bahkan, daya beli wisatawan sendiri juga ikut melemah," bebernya.
Dirinya juga menyoroti kebijakan larangan bepergian keluar provinsi bagi instansi pemerintah, seperti yang sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Ia menilai pernyataan tersebut kurang bijak dan perlu disampaikan dengan bahasa yang lebih halus.
Dia berharap pemerintah tetap membuka sektor pariwisata dan terus mendukung promosi wisata, meskipun dengan efisiensi anggaran. Promosi, sambungnya, tetap dilakukan meski ikut dilakukan secara lebih efisien. "Namun kalau daya beli lemah, hasilnya ya tetap segitu-segitu saja," tegas Sujud.
"Seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih persuasif. Tifak langsung melarang begitu saja. Apalagi banyak anak sekolah yang sudah menabung untuk bisa berwisata," tuturnya.
