JATIMTIMES - Suasana aula RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, terasa berbeda pada Senin siang, 2 Juni 2025. Di tengah barisan tenaga kesehatan dan jajaran pejabat rumah sakit, Wali Kota Blitar, H Syauqul Muhibbin—yang akrab disapa Mas Ibin—mengumumkan arah baru yang tegas dan berani: perombakan total manajemen RSUD, menyusul pensiunnya Direktur sebelumnya, dr. Muhammad Muchlis.
Dalam pernyataan resminya, Mas Ibin menegaskan bahwa reformasi besar di RSUD Mardi Waluyo tidak bisa ditunda lagi. Ia menunjuk dr. Bernard Theodore Ratulangi Sp.PK sebagai Pelaksana Tugas Direktur, seraya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan milik daerah.
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Eri Serukan Berantas Kejahatan Jalanan di Surabaya
“Manajemen rumah sakit ini harus kita tata ulang. Kita mulai dari SDM, sistem keuangan, sampai penguatan peran BLUD,” ujarnya di hadapan awak media. Ia tidak hanya datang sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai pembina kepegawaian yang merasa bertanggung jawab penuh atas kondisi rumah sakit tersebut.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Blitar saat ini tengah menunggu izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan RSUD. Menurut Mas Ibin, langkah tersebut penting agar penyegaran manajerial bisa berjalan efektif dan legal secara administratif.
“Kami sedang menunggu izin dari Kemendagri. Begitu turun, rotasi dan mutasi akan langsung kami lakukan. Ini bagian dari penyegaran sekaligus efisiensi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa jumlah tenaga kerja di RSUD saat ini perlu dievaluasi agar seimbang dengan kapasitas dan beban layanan rumah sakit.
Mas Ibin tidak segan menyatakan bahwa efisiensi tenaga kerja akan menjadi bagian dari reformasi. Ia menyebut, meski rumah sakit bersifat publik, rasionalisasi SDM tetap harus dilakukan demi pelayanan yang lebih optimal. “Kita siapkan perombakan besar. SDM-nya akan kita evaluasi. Kalau perlu dikurangi, ya akan dikurangi. Ini untuk efisiensi dan profesionalitas,” tegasnya.
Komitmen perbaikan itu tak berhenti di manajemen internal. Mas Ibin juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan fasilitas, penataan ulang sarana prasarana, serta penerapan sistem kerja berbasis reward and punishment. Ia menilai, tanpa sistem pengawasan yang ketat dan budaya kerja yang terukur, rumah sakit sulit berkembang.
“Sebelum bicara marketing, kita benahi dulu pelayanan dan fasilitasnya. RSUD Mardi Waluyo harus jadi rujukan utama, tidak hanya di Kota Blitar, tapi juga di kawasan Blitar Raya,” tandasnya.
Komitmen tersebut disambut serius. Dalam semangat yang sama, Mas Ibin bahkan menyatakan dirinya akan berkantor di RSUD Mardi Waluyo selama proses transformasi berlangsung. Ia menyebut, pengawasan langsung adalah bentuk kesungguhan dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Baca Juga : Draf Aturan Perlindungan Perempuan dan Anak Resmi Jadi Raperda Inisiatif DPRD Jatim
“Minggu ini saya akan siapkan ruang kerja di rumah sakit ini. Saya ingin setiap langkah perubahan bisa saya kawal langsung. Ini bukan wacana, ini komitmen,” ucapnya mantap.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. Bernard Theodore Ratulangi, menyampaikan kesiapannya untuk mengemban kepercayaan yang diberikan. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran manajemen untuk segera menyusun langkah kerja konkret dalam waktu dekat.
“Kami siap bekerja cepat dan tepat. Kami butuh dukungan dari semua elemen rumah sakit agar transformasi ini tidak hanya jadi rencana, tapi benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Langkah Wali Kota Blitar ini menjadi angin segar di tengah kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bagi publik Kota Blitar, transformasi di RSUD Mardi Waluyo bukan hanya soal manajemen, melainkan tentang rasa aman dan percaya bahwa rumah sakit mereka akan lebih manusiawi, modern, dan profesional. Sebuah babak baru telah dimulai—dan Mas Ibin memilih untuk turun langsung ke garis depan.
