JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali mencatatkan prestasi tingkat nasional. Kali ini, prestasi didapat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Dalam hal ini, Pemkot Malang tercatat sebagai pemerintah kota dengan Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Terbaik. Berada pada kategori Tuntas Madya dengan skor 87,90.
Baca Juga : PT BPR Jatim Dapat Modal Rp 500 Miliar, Khofifah Target Setoran Deviden Rp 150 Miliar
Penghargaan atas raihan tersebut diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, di Jakarta pada Senin (26/5/2025) lalu.
Capaian itu pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Ia mengaku bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Kemendikdasmen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi wujud komitmen Pemkot Malang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga Kota Malang tanpa terkecuali.
“Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi kami dan para stakeholder untuk mewujudkan SDM Kota Malang yang terdidik dan berkarakter. Pemkot Malang pun telah berkomitmen bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas kami,” ujar Wahyu, Rabu (28/5/2025).
Di era kepemimpinannya ini, ia telah merumuskan sejumlah program unggulan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang. Bahkan ada dua program yang menjadi prioritas.
Yakni program seragam gratis dan 1.000 beasiswa setiap tahun. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu hal penting. Yang juga dirumuskan dalam dasa bhakti yakni Ngalam Pinter.
Baca Juga : Peduli Disabilitas, Plt. Camat Silo Bersama Laskar Srikandi Silo Serahkan Bantuan Sembako dan Alat Bantu
“Kami berkomitmen dalam pengembangan talenta muda, pemberian beasiswa, tuntas sekolah, dan tuntas kuliah. Juga pendidikan dasar gratis dan berkualitas berikut peningkatan sarana dan prasarananya,” jelas Wahyu.
Untuk diketahui, dalam mengupayakan implementasi SPM, Kemendikdasmen berfokus pada kualitas dan akses pendidikan sebagai Indikator Prioritas SPM.
Beberapa indikator prioritas di tingkat kabupaten/kota adalah Angka Partisipasi Sekolah, Kemampuan Literasi dan Numerasi, Pendidikan Anak Usia Dini, serta Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas.
