JATIMTIMES - Operasional program angkutan pelajar gratis (Apel Gratis) di Kota Batu telah berjalan setahun. Tepatnya sejak diluncurkan 4 Mei 2024 lalu. Berbagai keluhan mencuat menjadi evaluasi penjalanan program antar jemput siswa sekolah yang digawangi Dinas Perhubungan (Dishub) itu.
Sedikitnya ada empat catatan yang didengungkan para pelakunya kepada Pemkot Batu. Mulai dari upah yang dinilai masih minim, pengawasan yang kurang, kebutuhan keanggotaan, hingga tidak adanya jaminan perlindungan sosial.
Baca Juga : World App Aplikasi Apa? Hebohkan Media Sosial karena Tawaran Menggiurkan sekaligus Berbahaya
Koordinator Apel Gratis Jalur Batu-Songgoriti David Ramadhan membenarkan hal tersebut. Soal upah, David menyampaikan bahwa upah yang diberikan Pemkot Batu terlalu rendah. Di mana masing-masing orang mendapatkan Rp 117 ribu per hari. Namun, upah sopir tersebut rata-rata hanya bisa diterima bersih Rp 27 ribu. Sebab, Rp 50 ribu untuk kebutuhan bahan bakar dan Rp 40 ribu untuk setoran kepada pemilik armada angkutan kota (angkot). "Kami ingin perhitungan upah sopir dievaluasi. Selain itu selama ini belum ada jaminan keselamatan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya, Senin (5/5/2025).
David menilai pekerjaannya cukup berisiko. Potensi kecelakaan kerja sangat tinggi. Untuk itu, dia berharap sopir Apel Gratis didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dirinya menyebut, para sopir sudah beberapa kali menyampaikan permohonan tersebut kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu. Namun, belum ada kepastian terkait realisasinya. David dan sopir lainnya juga berupaya mencari donatur. Bahkan, beberapa dari mereka sudah mengurus kepesertaannya secara mandiri.
Selain upah dan perlindungan sosial, pengawasan sopir di lapangan menurut dia juga perlu diperhatikan. Sebab, ia menilai pengawasan hanya terpusat di titik-titik tertentu saja. Titik lain yang lepas dari pengawasan berpotensi adanya sopir nakal atau curang. Contohnya, menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya.
Ia berharap dengan pengawasan yang baik masyarakat lebih percaya terhadap angkutan gratis. Sekaligus menekan potensi pelanggaran yang bisa dilakukan sopir. terutama dalam hal kedisipilan waktu penjemputan dan pengantaran. "Terakhir, kami ingin punya kartu keanggotan resmi dan seragam yang wajib dipakai saat operasional," tegasnya.
Baca Juga : Inflasi di Jatim di Bawah Satu Persen, Gubernur Khofifah Sebut Kondisi Ekonomi Masih Stabil
Terpisah, Kabid Angkutan Dishub Kota Batu Hari Juni Santoso mengaku sudah melakukan kajian ulang terkait besaran upah bagi sopir Apel Gratis. Sehingga, dia meminta agar para sopir bersabar dan menerima keputusan upah yang terbarus berdasarkan hasil kajian yang dilakukan. "Terkait kedisiplinan kami akan menerapkan sistem presensi elektronik," ujar Hari.
Dari sistem tersebut, petugas akan bisa memantau kedisiplinan sopir dalam antar-jemput pelajar. Sekaligus bertujuan mengetahui jumlah pengakses layanan gratis tersebut secara real time. Sehingga, proses evaluasi ke depan akan berbasis pada data riil di lapangan. "Kami siapkan anggaran itu di tahun depan," ungkapnya.
