JATIMTIMES - Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mendukung penuh proses pengurusan berkas administrasi dan rekomendasi terkait pelantikan lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Hal itu disampaikan Bima saat melakukan peninjauan potensi Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang bersama Bupati Malang HM. Sanusi. Menurut Bima, pada prinsipnya, Kementerian Dalam Negeri RI akan mendukung penuh kebutuhan dari Bupati Malang HM. Sanusi, khususnya terkait kelengkapan berkas pelantikan lima JPTP Pemkab Malang.
Baca Juga : Eksekutif – Legislatif Bahas RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2029
"Tapi pada prinsipnya user nya kan Pak Bupati. Pak Bupati yang paham kebutuhannya, kita mendukung penuh," ungkap Bima kepada JatimTIMES.com.
Pejabat publik yang merupakan mantan Wali Kota Bogor dua periode ini menyampaikan, pihaknya memahami Bupati Malang HM. Sanusi perlu segera bekerja dengan dukungan lengkap dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang.
"Tentu apabila Pak Bupati merasakan perlu kami memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian secara struktural. Silahkan diajukan nanti akan diproses," jelas Bima.
Bahkan Bima juga mengatakan, jika perlu bantuan, Bupati Malang HM. Sanusi bisa langsung kontak dirinya melalui WhatsApp (WA) untuk follow up berkas pengajuan permohonan rekomendasi pelantikan dari Menteri Dalam Negeri RI. "Pak Bupati nanti tinggal WA, gampang itu," kata Bima.
Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, pihaknya telah mengajukan permohonan rekomendasi pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri RI sudah sejak lama. Tetapi belum ada surat rekomendasi pelantikan dari Menteri Dalam Negeri RI yang turun.
Sanusi mengatakan, ternyata beberapa waktu lalu, surat permohonan rekomendasi pelantikan Pemkab Malang dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI karena terdapat berkas administrasi yang perlu dilengkapi.
"Kita diminta untuk diulang pengajuannya oleh bupati definitif. Jadi ada surat dari Dirjen Otoda, (permohonan rekomendasi kita) dikembalikan, disuruh mengulang lagi dan dari BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) sudah turun dan sudah diajukan lagi ke Kemendagri untuk meminta persetujuan pelantikan untuk lima JPTP yang tinggal menunggu pelantikan," jelas Sanusi.
Kelima JPTP yang siap dilantik tetapi masih menunggu surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri RI tersebut di antaranya Direktur Utama RSUD Kanjuruhan, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
"Harapan kita, minggu depan surat rekomendasi (pelantikan lima JPTP Pemkab Malang) dari Mendagri sudah turun," kata Sanusi yang saat ini memimpin Kabupaten Malang di periode kedua.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah mengatakan, untuk lampiran kelengkapan berkas administrasi permohonan pelantikan lima JPTP yang diminta oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI telah disampaikan oleh Pemkab Malang kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur pada Selasa (29/4/2025).
"Surat permohonan rekomendasi pelantikan sudah kami kirim kembali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur pada Selasa (29/4/2025) dilengkapi lampiran dokumen proses awal seleksi terbuka JPTP sampai keputusan panitia seleksi terhadap lima JPTP," pungkas Nurman.
