JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim tengah menggodok solusi permanen terkait mitigasi bencana longsor di jalur Pacet-Cangar, Mojokerto. Pembahasan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
Terkait hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada Jumat (11/4/2025).
Baca Juga : Gerakan Periferal di Surakarta: Dari Bagus Jedik hingga Kecu, Jejak Perlawanan Rakyat Pasca-Perang Jawa
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Brawijaya UPT PJJ Mojokerto itu diikuti oleh perwakilan dari Komisi D DPRD Jatim, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Kota Mojokerto.
Kepala UPT PJJ Mojokerto Alief Akbari menyampaikan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari peristiwa longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut juga disampaikan update terkini mengenai kondisi jalan dan progres penanganan yang sedang berlangsung.
Alief Akbari juga sempat menjelaskan kronologi kejadian serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan pasca-longsor.
“Rapat bersama Komisi D DPRD dan kepala OPD terkait ini membahas secara mendalam kejadian longsor di Pacet–Cangar. Dewan berharap kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, kami diminta mencari solusi konkret untuk penanganan awal dan pencegahan ke depan,” ujar Alief melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).
Pejabat pembuat komitmen (PPK) UPT PJJ Mojokerto Tri Cahyo Utomo menambahkan, ada sejumlah poin penting yang menjadi arahan dari Komisi D DPRD. Salah satunya yakni terkait pentingnya pemasangan early warning system di titik-titik rawan longsor sebagai langkah mitigasi.
Baca Juga : DPU Bina Marga Jatim Normalisasi Lereng Terdampak Longsor di Jalur Pacet-Cangar Mojokerto
“Kami juga membahas pentingnya penanganan pasca-longsor yang cepat agar pemulihan ekonomi masyarakat sekitar dapat segera terlaksana,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif menyatakan apresiasinya atas langkah cepat yang telah diambil oleh seluruh pihak. Ia menekankan bahwa penanganan bencana seperti ini membutuhkan kolaborasi yang baik.
“Ini bencana, bukan hanya tanggung jawab provinsi atau kabupaten, tapi tanggung jawab bersama. Kami melihat adanya sinergi yang baik antara provinsi dan daerah. Kami mendorong semua pihak untuk terus bertindak cepat dan mencari solusi permanen,” ungkap Khusnul.
