JATIMTIMES - Keterbukaan dan akses layanan Kota Batu secara inklusif masih menjadi pekerjaan rumah. Terutama perhatian pada penyandang disabilitas. Pasalnya, hingga kini belum ada organisasi dari Pemkot Batu yang menaungi para penyandang disabilitas secara terpadu.
Hal tersebut melatarbelakangi wacana pembentukan wadah organisasi disabilitas oleh Pemkot Batu. Dengan adanya wadah tersebut, diharapkan Pemkot Batu akan lebih mudah mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas. Di antaranya pendidikan, pemberdayaan, pelayanan publik, juga akses serapan tenaga kerja.
Baca Juga : Jawa Tak Pernah Tunduk: Resistensi Senyap di Surakarta Pasca-Perang Diponegoro
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan, jika ada wadah itu, dimungkinkan bisa memaksimalkan potensi para disabilitas. Dengan catatan, wadah organisasi yang diwacanakan itu bisa dimanfaatkan menjadi forum yang berkelanjutan.
"Memang kami perlu bentuk organisasi untuk mengasah kemampuan non akademik para penyandang disabilitas,. Tetapi tidak sebatas seremonial, harus berkelanjutan dan berdampak," ujar Nurochman saat ditemui, belum lama ini.
Pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur itu menilai, wadah terpadu dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan para penyandang disabilitas. Seperti pendidikan non formal, pelayanan publik, fasilitas umum yang dibutuhkan. Tentunya, wacana itu juga perlu dukungan pembiayaan khusus.
"Misalnya pelatihan fotografi atau berkesenian perlu pelatihan pendampingan setelah lulus di sekolah formal," ucap Cak Nur mencontohkan.
Dengan begitu, produktivitas para penyandang disabilitas dapat dikuatkan. Berbekal pelatihan, mereka dapat diterjunkan menjadi tenaga kerja yang mampu membaur dengan kebutuhan lapangan kerja. Di antaranya seperti perusahaan yang bergerak di sektor hospitality hingga kepariwisataan.
Cak Nur meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu untuk kembali mendata para penyandang disabilitas di Kota Batu. Dengan begitu, kebutuhan pembentukan organisasi itu dapat terpetakan dengan baik. "Dengan begitu, program yang akan dirumuskan juga sejalan dengan cita-cita awal. Maka kami meminta sinergi antarSKPD untuk mengakomodir itu," tuturnya.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha, masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang belum tercatat. Tak semua mengetahui adanya komunitas peduli dan bergerak dalam hal kesetaraan hak ruang inklusi.
Baca Juga : Dibuka hingga 31 Mei, Berikut Cara Daftar Beasiswa Indonesia Bangkit 2025
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui terakhir pada tahun 2022, tercatat ada 460 disabilitas di Kota Batu. Terbagi menjadi tuna netra 82 orang, cacat tubuh 171, tuna rungu 55, dan cacat mental 152. Seluruhnya tersebar di tiga kecamatan baik Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Para penyandang disabilitas di Kota Batu masih tergabung dalam beberapa komunitas tersendiri.
"Di luar para penyandang yang berhimpun dan kolaborasi beberapa komunitas, masih banyak yang ada di rumah-rumah belum terfasilitasi dan masuk dalam komunitas. Oleh aebab itu kami mendorong para orang tua juga keluarga untuk sadar ada ruang yang bisa mewadahi untuk tumbuh," timpa Lilik.
Lilik mengatakan, sebelumnya pelayanan penyandang disabilitas hanya dilakukan di tingkat kecamatan saja. Sebagai contoh, Kecamatan Bumiaji yang berperan aktif mengembangkan potensi penyandang disabilitas. Baginya, perlu untuk mengembangkan di tingkat kota, agar pelayanan bisa lebih maksimal.
Sebagai langkah awal, sambung dia, pembentukan organisasi diawali melakukan asesmen. Itu bertujuan untuk memetakan kembali potensi dari masing-masing penyandang disabilitas. Tak hanya melibatkan Dinsos, namun juga menggandeng komunitas untuk pendampingan pelatihan itu.
"Ke depannya kami anggarkan juga untuk pemenuhan pelatihan dan kebutuhan di organisasi," tuturnya.
