Blitar Menuju Kota HAM, Mas Ibin Gaspol Bareng Kementerian HAM
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Yunan Helmy
11 - Jun - 2025, 07:27
JATIMTIMES — Di bawah kepemimpinan Wali Kota Syauqul Muhibbin, Kota Blitar terus melangkah mantap menuju predikat Human Rights City (kota HAM). Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Kantor Wilayah Jawa Timur, Rabu 11 Juni 2025, di Hall Hotel Santika Blitar.
Sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya melembagakan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di tingkat lokal. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, mulai dari jajaran forkopimda, OPD teknis, hingga perwakilan ASN.
Baca Juga : Kembangkan Usaha, Mas Dhito Alokasikan Bantuan Modal bagi 5.446 UMKM
Bagi Blitar, ini bukan sekadar seremoni—melainkan langkah konkret yang ditopang kemauan politik dari pucuk pimpinan daerah.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendorong daerah menjalankan mandat konstitusional dalam urusan HAM. Menurut dia, pemenuhan HAM tak bisa berjalan tanpa peran aktif aparatur negara.
“Pemahaman ASN terhadap hak-hak dasar masyarakat sangat krusial,” kata Mugiyanto dalam keterangannya. Ia menyebut bahwa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga udara bersih adalah hak-hak yang wajib dijamin oleh negara, termasuk oleh pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan daerah menjadi kota ramah HAM sangat ditentukan oleh adanya political will dari kepala daerah. Dalam konteks itu, ia memuji langkah wali kota Blitar yang dinilainya konsisten dalam membangun sistem perlindungan HAM yang menyentuh semua lapisan.
“Kami mengapresiasi Pak Wali Kota yang menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Blitar sebagai Kota HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mugiyanto menilai bahwa regulasi daerah seperti Perwali atau Perda menjadi instrumen vital dalam mewujudkan tujuan itu, terutama untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan isu lingkungan hidup.
Bagi Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin—akrab disapa Mas Ibin—langkah ini bukan sekadar pencitraan administratif. Ia meyakini bahwa Blitar memiliki warisan historis yang kuat sebagai kota dengan identitas HAM yang melekat, terutama karena merupakan tanah kelahiran proklamator, Bung Karno.
“Blitar punya modal sejarah. Bung Karno bukan hanya pelopor HAM di Indonesia, tapi juga dalam konteks dunia,” kata Mas Ibin...
