JATIMTIMES — Di bawah kepemimpinan Wali Kota Syauqul Muhibbin, Kota Blitar terus melangkah mantap menuju predikat Human Rights City (kota HAM). Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Kantor Wilayah Jawa Timur, Rabu 11 Juni 2025, di Hall Hotel Santika Blitar.
Sosialisasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya melembagakan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di tingkat lokal. Sejumlah pemangku kepentingan hadir, mulai dari jajaran forkopimda, OPD teknis, hingga perwakilan ASN.
Baca Juga : Kembangkan Usaha, Mas Dhito Alokasikan Bantuan Modal bagi 5.446 UMKM
Bagi Blitar, ini bukan sekadar seremoni—melainkan langkah konkret yang ditopang kemauan politik dari pucuk pimpinan daerah.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendorong daerah menjalankan mandat konstitusional dalam urusan HAM. Menurut dia, pemenuhan HAM tak bisa berjalan tanpa peran aktif aparatur negara.
“Pemahaman ASN terhadap hak-hak dasar masyarakat sangat krusial,” kata Mugiyanto dalam keterangannya. Ia menyebut bahwa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga udara bersih adalah hak-hak yang wajib dijamin oleh negara, termasuk oleh pemerintah daerah.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan daerah menjadi kota ramah HAM sangat ditentukan oleh adanya political will dari kepala daerah. Dalam konteks itu, ia memuji langkah wali kota Blitar yang dinilainya konsisten dalam membangun sistem perlindungan HAM yang menyentuh semua lapisan.
“Kami mengapresiasi Pak Wali Kota yang menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan Blitar sebagai Kota HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mugiyanto menilai bahwa regulasi daerah seperti Perwali atau Perda menjadi instrumen vital dalam mewujudkan tujuan itu, terutama untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan isu lingkungan hidup.
Bagi Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin—akrab disapa Mas Ibin—langkah ini bukan sekadar pencitraan administratif. Ia meyakini bahwa Blitar memiliki warisan historis yang kuat sebagai kota dengan identitas HAM yang melekat, terutama karena merupakan tanah kelahiran proklamator, Bung Karno.
“Blitar punya modal sejarah. Bung Karno bukan hanya pelopor HAM di Indonesia, tapi juga dalam konteks dunia,” kata Mas Ibin.
Berangkat dari spirit itulah, Pemkot Blitar bertekad membangun tata kelola pemerintahan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Mas Ibin mengatakan, pihaknya akan banyak belajar dari Kemenkumham RI untuk mengembangkan peta jalan kebijakan lokal berbasis HAM.
Menurut dia, salah satu langkah awal yang telah dipetakan adalah pemetaan permasalahan HAM di tingkat lokal. Setelah itu, Pemkot akan menyiapkan sistem tata kelola sesuai dengan pelatihan dan arahan dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Tijjani Reijnders Resmi Gabung Manchester City, Ini Sosoknya
“Kami akan mulai dari identifikasi isu-isu lokal, dan memastikan seluruh ASN memahami tanggung jawabnya terhadap HAM,” jelas Mas Ibin.
Ia juga menyebutkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis HAM. Karena itu, dirinya menyambut baik pendampingan dan bimbingan teknis dari Kemenkumham sebagai upaya membangun kapasitas kelembagaan.
“Ini bagian dari tekad kami agar Blitar tidak hanya dikenal sebagai kota sejarah, tapi juga kota masa depan yang menjunjung tinggi martabat manusia,” tuturnya.
Di ujung sambutannya, Mas Ibin menegaskan bahwa cita-cita Blitar sebagai Human Rights City bukan sekadar retorika. Ia ingin menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai napas dalam setiap kebijakan publik—dari ruang kelas hingga pelayanan kesehatan, dari kantor kelurahan hingga alun-alun kota.
“HAM bukan soal pelanggaran semata, tapi soal bagaimana kita menempatkan manusia sebagai pusat dari pembangunan,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaboratif dan pijakan historis yang kuat, Blitar menapaki jalan baru dalam pembangunan: kota yang tak hanya nyaman ditinggali, tapi juga adil dan setara bagi semua warganya.
