JATIMTIMES - Kementerian Hak Asasi Manusia RI menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang) melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU), Kamis, (12/6/2025). Kerja sama yang ditandai dengan kuliah umum “Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Komunitas Mahasiswa” ini bertujuan menanamkan pemahaman HAM yang utuh dan kritis di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.
Penandatanganan MoU dan kuliah umum yang digelar di Home Theater Fakultas Syariah UIN Malang ini menghadirkan Wakil Menteri HAM Dr Mugiyanto,anggota DPD RI Dr Lia Istifhama, serta Kemkumham Jatim.
Gen Z dan Pemahaman HAM yang "Proper"
Baca Juga : Tak Ingin Perda BUMD Hanya Berubah Nama, Puguh DPRD Jatim Sampaikan Catatan Kritis
Dalam paparannya, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan urgensi penguatan HAM bagi akademisi dan mahasiswa. Ia menyoroti pentingnya gen Z memahami batasan hak asasi secara tepat. "Bagi kami sangat penting melakukan penguatan hak asasi manusia untuk akademisi, untuk adik-adik mahasiswa, supaya bisa memahami HAM secara korek (benar)," tegas Mugiyanto.
Ia memberi contoh, kebebasan berekspresi adalah HAM, tetapi sering disalahartikan. "Atas nama freedom of expression, teman-teman melakukan hate speech, hoax. Itu bukan human rights sebetulnya." ungkapnya.
Mugiyanto menegaskan komitmen pemerintah mendorong daya kritis mahasiswa. "Saya pastikan sebagai wakil menteri HAM, pemerintah tidak ada sama sekali niat, keinginan untuk melakukan pembungkaman-pembungkaman. Kami justru mendorong anak-anak muda untuk kritis," tambahnya.
Ia berharap mahasiswa terus memberikan masukan untuk memastikan program HAM pemerintah berjalan efektif. L Mugiyanto juga menegaskan komitmen Kemenkumham untuk menempatkan HAM secara proporsional, tidak hanya fokus pada hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang sering terabaikan.
"Selama ini hak ekonomi sosial budaya itu belum dilihat sebagai hak asasi manusia. Padahal itu HAM yang tanggung jawab negara," ujarnya.
Menurut dia, landasan ini diperkuat oleh peraturan terkait Kemenkumham (disebutkan sebagai in-press/per-press nomor 139 tahun 2023 dan 156 tahun 2024. Tanggung jawab Kemenkumham mencakup penguatan HAM di berbagai lini: kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), komunitas (termasuk kampus), hingga dunia usaha/korporasi.
Salah satu instrumen kunci adalah pelaksanaan audit HAM atau uji tuntas HAM. "Kami akan mengaudit untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, pemda, dunia usaha, dan komunitas dijalankan dengan prinsip HAM," jelasnya, merujuk pada mandat dalam RPJPN.
Baca Juga : Kiai Ngabehi Wirapatra: Dari Abdi Kesayangan Amangkurat I hingga Algojo Politik Mataram
Pemilihan UIN Malang sebagai mitra pertama penguatan HAM di Malang mendapat pujian Mugiyanto. Ia menyoroti komitmen Rektor UIN Malang Prof Dr HM Zainuddin MA dalam membangun kampus inklusif. Sebuah lembaga situasi HAM-nya baik atau tidak, ditentukan oleh top leader-nya. "Kalau Pak Rektor sudah mengatakan kampus ini kampus Indonesia, semua punya akses, termasuk disabilitas, minoritas, itu sudah keren." ujarnya.
Rektor UIN Maliki Malang Prof Dr HM. Zainuddin MA menegaskan posisi UIN Malang sebagai perguruan tinggi inklusif yang menampung mahasiswa beragam latar belakang. "Tentunya kami harapkan ini semua pihak semakin paham tentang HAM. Dan kami harapkan juga MoU ini berlanjut pada kegiatan-kegiatan lainnya," jelasnya.
Dukungan juga datang dari senator DPD Lia Istifhama. Ia menilai kolaborasi dengan kampus sangat strategis. Dari tujuh kelompok strategi nasional, dunia sejarawan (akademisi) adalah salah satunya. Maka, ketika Kemenkumham memilih UIN Malang, itu adalah langkah yang sangat tepat.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan dunia kampus mendapat nilai 100 tepat dalam upaya penguatan HAM nasional. Kerja sama Kemenkumham dan UIN Malang ini menandai langkah nyata membangun generasi muda, khususnya gen Z, yang tidak hanya kritis tetapi juga memiliki pemahaman komprehensif dan bertanggung jawab tentang hak asasi manusia.
"Tentunya ini 100 persen tepat, di mana UIN Maliki Malang mempunyai banyak keunggulan dan sebagai lembaga yang menekankan inklusifitas," pungkasnya.
