JATIMTIMES - Di tengah derasnya arus digitalisasi pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar bergerak cepat. Tahun 2025 ditetapkan sebagai tonggak pencapaian target 30 persen Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari total jumlah wajib KTP. Namun jalan menuju sasaran itu tidak semulus yang dibayangkan. Dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat menjadi batu ujian yang harus ditaklukkan.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Imam Maini, menyebutkan bahwa IKD merupakan kebijakan strategis nasional yang kini mulai diterjemahkan dalam kebijakan teknis di daerah. Setiap warga negara, menurutnya, diwajibkan memiliki IKD seiring dengan dorongan transformasi layanan publik berbasis digital.
Baca Juga : Aksi Donor Darah Unikama, Peringati Dies Natalis ke-68 dengan Kegiatan Kemanusiaan
Namun, Imam tak menampik bahwa pencapaian target 30 persen dalam jangka lima tahun tergolong menantang. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2025, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Blitar baru mencapai 5,4 persen, atau sekitar 54 ribu jiwa dari total wajib KTP yang diperkirakan mendekati angka 900 ribu. Dengan kata lain, masih dibutuhkan sekitar 200 ribu lebih warga yang harus mengaktifkan IKD agar target tersebut tercapai.
“Kalau dianalogikan, progres kita saat ini seperti anak yang baru belajar jalan,” ujar Imam pada Senin (26/5/2025). Ia menjelaskan bahwa meskipun kesadaran warga mulai tumbuh, sejumlah hambatan teknis dan regulatif membuat laju percepatan IKD belum sesuai harapan.
Salah satu kendala utama terletak pada belum adanya regulasi yang secara tegas mewajibkan penggunaan IKD dalam setiap pengurusan administrasi kependudukan. Imam mengungkapkan bahwa saat ini baru sebatas imbauan dari pemerintah pusat. Meski begitu, sinyal positif mulai tampak dari wacana Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang digodok dan sudah masuk tahap uji publik.
Menurut Imam, jika tidak ada intervensi regulasi yang memaksa atau insentif yang mendorong, maka pencapaian target 30 persen akan sangat berat. Ia mencontohkan, jika dalam setahun terdapat 360 ribu pengajuan dokumen kependudukan, maka dalam lima tahun angkanya hanya sekitar 1,8 juta pengajuan. Padahal, tidak semua pemohon mengaktifkan IKD. “Kalau dihitung, yang aktif bisa kurang dari 20 ribu. Sementara kita butuh lebih dari 250 ribu,” imbuhnya.
Di tengah keterbatasan itu, Dispendukcapil Kabupaten Blitar memilih mengedepankan strategi kolaboratif. Desa-desa kini menjadi mitra strategis dalam memperluas aktivasi IKD. Petugas registrasi desa dibekali kemampuan teknis untuk membantu masyarakat mengakses layanan IKD tanpa harus datang langsung ke kantor Dispendukcapil.
Imam menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta dukungan penuh dari kepala desa dan perangkatnya untuk menyosialisasikan pentingnya IKD kepada warga. Langkah ini dinilai efektif, terutama bagi penduduk di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat layanan administrasi.
Baca Juga : 35.000 Warga Masih Menganggur, Pemkot Malang Akan Gelar Jobfair dan Gencarkan Pelatihan
"IKD bisa diaktifkan dari desa. Tidak perlu ke kantor. Kami berharap jajaran desa mendorong warganya agar segera beralih ke layanan digital," tuturnya.
Selain itu, Dispendukcapil juga memperkuat literasi digital melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Kelompok pemula yang baru melakukan perekaman KTP elektronik, menurut Imam, menjadi segmen penting yang disasar. Namun, kendala masih muncul ketika data yang terekam belum terintegrasi sempurna di pusat, sehingga menyulitkan aktivasi IKD.
Kendati jalan yang dilalui masih berliku, semangat pembangunan tetap menyala. Dispendukcapil Kabupaten Blitar menempatkan IKD sebagai bagian dari misi besar reformasi birokrasi digital. Langkah-langkah yang ditempuh, meski bertahap, menggambarkan arah yang jelas menuju sistem layanan kependudukan yang modern, inklusif, dan efisien.
Dalam lanskap pembangunan administrasi digital, kolaborasi antara pusat, daerah, dan desa menjadi kunci. Kabupaten Blitar kini tengah merintisnya. Perlahan tapi pasti, transformasi pun digerakkan dari akar rumput.
