JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang membeberkan kondisi terkait rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial di Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, ada lebih dari 240 pelajar yang mendaftar untuk dapat mengikuti program Sekolah Rakyat di Kota Malang.
Baca Juga : Dorong Transformasi Digital, MPM Honda Jatim Kenalkan AI ke Siswa Sekolah Kejuruan
"Kemarin ada 240 pendaftar. Ternyata setelah kita turun ke lapangan, kita profiling dan asesmen, ada yang nggak sesuai persyaratan, ada yang mengundurkan diri juga. Jadi, total terakhir di Kota Malang, untuk yang SMA 77 anak, yang SMP 104 anak," ungkap Donny.
Sehingga dari proses profiling dan asesmen yang dilakukan oleh tim dari Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, untuk SMP terdapat empat rombongan belajar atau rombel. Kemudian untuk SMA terdapat tiga rombel. Semua pendaftar Sekolah Rakyat di Kota Malang masuk dalam kategori desil satu dan desil dua atau dalam kondisi miskin ekstrem dan miskin.
"Awalnya kita ditetapkan empat rombel. Itu rencananya SD 1, SMP 1, dan SMA 2. Akhirnya karena banyak yang mendaftar SMP, sehingga diputuskan oleh kementerian kita empat rombel itu SMP. Sedangkan warga Kota Malang yang sudah terlanjur mendaftar SMA, dialihkan ke provinsi yang ada di Jalan Kawi. Sehingga praktis di Kota Malang itu ada tujuh rombel, yakni empat rombel SMP dan tiga rombel SMA di Jalan Kawi," jelas Donny.
Mantan camat Kedungkandang ini mengatakan, untuk saat ini semua pendaftar Sekolah Rakyat telah melalui serangkaian proses seleksi administrasi seluruhnya. Tinggal nantinya Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menunggu jadwal resmi dari Kementerian Sosial RI untuk tes kesehatan para calon pelajar Sekolah Rakyat.
"Ini sudah melalui proses seleksi administrasi dan profiling semua. Tinggal nanti tes kesehatannya kita menunggu dari kementerian, kapan tes kesehatannya. Dikatakan Pak Menteri Insya Allah sekitar Juli," kata Donny.
Lebih lanjut, mengenai kebutuhan guru maupun tenaga kependidikan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang, Donny menyebut semuanya ditangani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI.
Baca Juga : Cara Cek NISN Secara Online Lengkap dengan Kegunaannya
"Kebutuhan untuk guru itu ada hitungannya. Misalnya satu rombel itu butuh berapa guru, berapa pengasuh, kemudian juru masak, TU, itu ada hitungannya dari kementerian. Tapi kami tidak menangani itu, itu dari pusat semua," ujar Donny.
Namun, dari Kementerian Sosial RI juga telah mengirimkan surat resmi kepada masing-masing pemerintah daerah terkait pemenuhan ketersediaan guru maupun tenaga kependidikan lainnya. "Dari kementerian mengirim surat ke kota/kabupaten. Jadi, barangkali dari kota/kabupaten ada (guru), ya nggak papa. Tapi misalnya memang nggak ada, disediakan dari pusat," jelas Donny.
Sementara itu, nantinya untuk para orang tua dari pelajar Sekolah Rakyat akan disediakan wadah pemberdayaan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masing-masing keluarga agar dapat maju dan berkembang dengan kemampuan yang dimiliki. Terlebih lagi, yang mendaftar Sekolah Rakyat hampir semua masuk dalam kategori desil satu dan desil dua.
"Sesuai yang disampaikan Pak Menteri Sosial, sekarang ini untuk bantalan sosial kita mengurangi untuk bantuan sosial, jadi lebih ke pemberdayaan. Mungkin nanti arahnya ke situ. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan baik secara ekonomi ataupun sosial," pungkas Donny. (ADV)
