JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi menjalin kemitraan hukum dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Jumat, 16 Mei 2025. Kesepakatan ini menandai komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan sinergi penanganan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, penguatan sinergi antarlembaga merupakan keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam aspek hukum yang kerap menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca Juga : Angkut 226.594 Ton, Kinerja Kereta Barang di Daop 8 Surabaya Naik 11,9 Persen
“Kesepakatan ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan hukum secara profesional dan akuntabel,” jelas Gatut Sunu.
Gatut Sunu lewat kesempatan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas serta menjadikan prinsip-prinsip good governance sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan. Gatut Sunu berharap, kerja sama ini mampu memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan hukum dan menekan potensi persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari.
“Kami berharap kerja sama ini dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi ini berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat Tulungagung. Adanya dukungan dari lembaga penegak hukum membuat Bupati Tulungagung optimistis pelayanan publik akan semakin baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih lancar.
“Dengan dukungan Kejaksaan, kami optimistis Tulungagung akan semakin maju dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Semoga kerja sama ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Tri Sutrisno yang turut hadir dalam acara penandatanganan MoU, memberikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama ini.
Baca Juga : Perkuat Soliditas ASN, Pemkot Gelar Pelatihan Leadership dan Teamwork Building
Menurutnya, kesepakatan ini menjadi landasan penting bagi koordinasi yang lebih intensif antara Kejaksaan dan Pemkab dalam menangani beragam persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Kami siap memberikan bantuan hukum, baik melalui pendampingan, pertimbangan, maupun litigasi, atas permintaan maupun inisiatif dari kejaksaan,” jelas Tri Sutrisno.
Ia juga menambahkan bahwa peran kejaksaan tak sebatas pada fungsi penindakan hukum semata, tetapi juga sebagai pengacara negara yang dapat memberikan solusi hukum melalui pendekatan mediasi maupun fasilitasi. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Ini merupakan bagian dari peran kejaksaan sebagai pengacara negara yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif,” jelasnya.
