JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi memastikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dapat memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Malang, utamanya yang berada di wilayah Kecamatan Singosari.
"Ya nanti kalau sudah jadi kan, karena ini belum berjalan murni, ya bertahap. Dampaknya tentunya di situ akan ada kegiatan ekonomi yang nanti akan mengikuti untuk kegiatan-kegiatan secara peningkatan intelektual di situ," tegas Sanusi kepada JatimTIMES.com, Minggu (4/5/2025).
Baca Juga : Spoiler Resident Playbook Episode 8: Gu Do Won Cemburu Lihat Oh Yi Young Didekati Pria Baru
Hal itu disampaikan Sanusi usai adanya belasan banner penolakan terhadap keberadaan KEK Singhasari yang terpasang di beberapa sudut jalan menuju KEK Singhasari di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun JatimTIMES.com, terdapat belasan banner penolakan terhadap KEK Singhasari. Semua banner yang terpasang menggunakan latar belakang warna berwarna putih dengan tulisan yang berwarna merah. Di mana pada setiap banner, di bagian bawah tertulis Rakyat Singosari Bergerak.
Beberapa banner yang terpasang tertulis 'Wes 3 Tahun Mlaku Ganok Manfaate Gawe Warga Singosari, Pak Presiden Prabowo Tolong Bubarno Ae Wes KEK Iki!' yang berarti sudah tiga Tahun berjalan tidak ada manfaatnya untuk warga Singosari, Pak Presiden Prabowo tolong bubarkan saja lah KEK ini.
Lalu, juga terdapat banner yang bertuliskan 'KEK=Kapitalisme Eksploitasi Kawasan! Singosari kudu diselametno teko penjajah!' yang berarti Singosari harus diselamatkan dari penjajah!. Kemudian juga ada banner bertuliskan 'Singosari Bukan Kawasan Bisnis, tapi Kawasan Santri! Tolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang Merusak Alam dan Kehidupan!'.
Selanjutnya juga terdapat banner yang bertuliskan 'Singosari ora didol! KEK mek nggusur rakyat ambek ngrusak alam tok! Endi Manfaate gae warga?' yang berarti Singosari tidak dijual! KEK hanya menggusur rakyat dan merusak alam saja! Mana manfaatnya untuk warga?.
Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, bahwa KEK Singhasari merupakan program dari pemerintah yang telah ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari.
Menurut Sanusi, masyarakat juga harus mendukung program pemerintah. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar agar dapat merasakan dampak yang berkelanjutan atas keberadaan KEK Singhasari yang terletak di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
"Ya sabar orang-orang itu. Yang memasang banner penolakan itu juga belum tahu siapa orangnya. Kalau bisa ya ada yang bertanggung jawab lah, sehingga tidak memprovokasi masyarakat. Jadi mengatasnamakan masyarakat siapa orangnya kan tidak ada yang tahu," jelas Sanusi.
Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha tebu ini menjelaskan, KEK Singhasari memiliki empat zona. Di antaranya zona pariwisata, teknologi digital, pendidikan dan industri kreatif. Beberapa zona sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Zona teknologi dan pendidikannya sudah mulai bergerak itu sudah ada SMK Animasi dan juga sudah ada Sekolah Internasional King's College London University. Dari pendidikan nanti Universitas Brawijaya sudah MoU akan mendirikan sekolah vokasi dan perhotelan, agar nanti pariwisata bisa berjalan di Kabupaten Malang," jelas Sanusi.
Baca Juga : Target Kunjungan Tak Naik Banyak, Destinasi Wisata di Kota Malang Ini Tetap Jadi Andalan
Selain itu, pada pertengahan Februari 2025 lalu, Queen Mary University of London melakukan penjajakan kolaborasi dengan KEK Singhasari. Sanusi mengatakan, bahwa KEK Singhasari dikembangkan dan dikelola oleh swasta, yakni PT. Intelegensia Grahatama yang berdiri di atas lahan seluas 120,3 hektare dengan proyeksi investasi sebesar Rp 11,92 triliun dan menarik 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030.
"Ya dampaknya kan KEK Singhasari itu swasta murni tidak ada pembiayaan dari negara, jadi sementara ini tidak ada yang dirugikan. Masih berjalan normatif semua," kata Sanusi.
Lebih lanjut, ketika ditanya terganggu atau tidak dengan keberadaan belasan banner penolakan terhadap KEK Singhasari, Sanusi mengatakan tidak terganggu. Hanya saja, hingga saat ini belum ada pihak yang bersedia bertanggung jawab atas keberadaan belasan banner penolakan KEK Singhasari tersebut.
Pihaknya juga menyebut bahwa belasan banner penolakan terhadap KEK Singhasari tersebut sudah diturunkan semua. Hal itu juga dipastikan oleh wartawan JatimTIMES.com ketika melakukan penelusuran ke wilayah Desa Klampok pada Minggu (4/5/2025), sudah tidak ada banner penolakan terhadap KEK Singhasari yang terpasang.
"Nggak, nggak (membuat gaduh). Cuma sampai sekarang nggak ada yang mau bertanggung jawab. Kami juga belum tahu (siapa yang memasang banner tersebut)," tandas Sanusi.
Sebagai informasi, dilansir dari situs singhasari.co.id dan kek.go.id KEK Singhasari merupakan pelopor KEK Digital di Indonesia. Di mana KEK Singhasari terpilih sebagai KEK pertama untuk pariwisata dan perkembangan teknologi digital. Ke depan ditargetkan KEK Singhasari menjadi pusat bisnis dan investasi yang strategis di Provinsi Jawa Timur.
KEK Singhasari sendiri ditetapkan pada tahun 2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Kemudian, KEK Singhasari mulai beroperasi ditandai dengan diserahkannya
Hal ini ditandai dengan diserahkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022 oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi di Malang pada Senin (21/11/2022).
