JATIMTIMES - Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi rencana Bupati Malang HM. Sanusi yang turut mengusulkan skema pembiayaan pemerintah pusat untuk lima proyek strategis di Kabupaten Malang. Fraksi PDI Perjuangan menilai, skema yang disiapkan Bupati Malang tersebut sebagai solusi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah.
"Langkah Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang mencari sumber pembiayaan alternatif seperti kemitraan publik-swasta, maupun skema pembiayaan Pemerintah Pusat ini merupakan terobosan yang tepat dan sesuai," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Zulham Akhmad Mubarrok kepada JatimTIMES saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
Baca Juga : Serapan Anggaran Pilgub Jatim Capai 85 Persen, KPU Jatim Segera Kembalikan Sisa Hibah
Dijabarkan Zulham, akan ada lima proyek strategis yang menjadi target strategis Pemkab Malang di bawah kepemimpinan Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Hj Lathifah Sohib. Yakni meliputi Alun-alun Kepanjen, Jalan Tol Malang-Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, skytrain wisata, dan Masjid Besar Kepanjen.
"Untuk merealisasikan proyek strategis tersebut, nantinya juga akan ada skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah diajukan kepada Pemerintah Pusat. Kami berharap upaya tersebut segera mendapat persetujuan," ungkap Zulham yang juga sekaligus anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang ini.
Jika terealisasi, disampaikan Zulham, lima proyek strategis tersebut akan turut mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah terutama di Kabupaten Malang. Misalnya Alun-alun Kepanjen, proyek strategis tersebut diperlukan sebagai ruang publik terpadu dengan fungsi rekreatif, edukatif, hingga komersial.
Di sisi lain, nantinya keberadaan Alun-alun Kepanjen juga akan terhubung langsung dengan stasiun kereta api maupun pusat pemerintahan daerah. "Untuk Alun-alun Kepanjen itu diperlukan estimasi anggaran sebesar Rp 764 miliar," terangnya.
Zulham menyebut, proyek Alun-alun Kepanjen nantinya juga diupayakan untuk menggunakan skema KPBU. "Idealnya, proyek Alun-alun Kepanjen ini juga pakai KPBU, karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita memang sementara ini belum mampu," ujar politisi yang kini juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang itu.
Selain Alun-alun Kepanjen, ditekankan Zulham, proyek lain yang juga sangat mendesak ialah melanjutkan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen. "Tol itu untuk mempercepat konektivitas wilayah selatan Kabupaten Malang menuju Kota Malang dan megapolitan Surabaya," tuturnya.
Zulham menambahkan, proyek Tol Malang-Kepanjen juga sekaligus ditujukan guna mendukung efisiensi jaringan logistik regional. Yakni sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.
Baca Juga : Efisiensi Selesai: Anggaran Kementerian Rp 86 Triliun yang Diblokir Bisa Dibelanjakan
"Untuk proyek jalan tol itu diperlukan anggaran Rp 5,7 triliun," imbuhnya.
Sementara itu, dijabarkan Zulham, untuk pembangunan Pasar Lawang yang terbakar pada tahun 2019 lalu diperlukan anggaran Rp 150 miliar. Sedangkan untuk Masjid Besar atau Masjid Jami Kepanjen, diajukan pembiayaan sebesar Rp 350 miliar. Yakni dengan skema hibah dari Uni Emirat Arab (UAE).
"Sedangkan skytrain akan membutuhkan angggaran hingga Rp 16 triliun," ujarnya.
Terkait lima proyek strategis tersebut, disampaikan Zulham, Dewan berharap bisa direalisasikan di era kepemimpinan Sanusi-Lathifah. "Kami di Dewan percaya bahwa pemerintahan Abah Sanusi (sapaan Bupati Malang) mampu membawa Kabupaten Malang menjadi daerah prospektif dan terus berkembang," pungkas Zulham.
