JATIMTIMES – Dalam langkah strategis menuju “Blitar Baru, Blitar Maju, Menuju Kota Masa Depan,” Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, akrab disapa Mas Ibin, resmi membuka kegiatan sosialisasi penegakan peraturan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), Kamis pagi, 24 April 2025, di aula kantor Satpol PP Kota Blitar.
Sosialisasi ini mengusung tema “Ciptakan PKL Kota Blitar yang Tertib, Aman, dan Rapi.”
Baca Juga : Link Cek Hasil UTBK SNBT 2025, Bisa Diakses Setelah Ujian?
Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta yang merupakan perwakilan PKL dari berbagai ruas jalan di Kota Blitar. Dari angkringan yang buka 24 jam hingga pedagang pagi-sore, seluruh segmen diundang untuk duduk bersama membicarakan masa depan ruang publik kota.
Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan pentingnya peran PKL dalam perekonomian kota. Ia menyebut PKL sebagai denyut nadi ekonomi rakyat kecil yang tidak bisa diabaikan. “PKL memberi kemudahan akses kebutuhan harian masyarakat, sekaligus menjadi daya tarik wisata. Tapi kita juga tak bisa menutup mata pada dampak negatif jika keberadaannya tidak tertata,” ujarnya.
Menurutnya, penataan bukan semata soal ketertiban, tapi juga kenyamanan dan keadilan ruang bagi semua warga kota. Karena itu, Pemkot Blitar tidak datang dengan pendekatan represif, melainkan kolaboratif—mengajak PKL memahami hak dan kewajibannya secara setara.
Mas Ibin mengurai lima poin utama yang menjadi fokus dalam penataan PKL: lokasi berjualan, waktu operasional, kebersihan, keteraturan, dan perizinan. PKL hanya diizinkan berjualan di lokasi yang ditetapkan demi mencegah kemacetan dan kesemrawutan. Waktu berjualan pun akan diatur agar tidak mengganggu ketenangan lingkungan. Kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, begitu pula penataan barang dagangan yang tidak mengganggu pejalan kaki. Terakhir, seluruh PKL wajib mengantongi izin usaha.
“Kami ingin PKL tetap bisa berdagang dengan nyaman dan aman, sementara warga lain juga bisa menikmati kota yang bersih dan tertib,” ucapnya. Ia berharap sosialisasi ini menjadi awal komunikasi yang sehat antara pemerintah, PKL, dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Blitar, Ronny Yoza Pasalbessy, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ia menjelaskan bahwa Satpol PP berada pada ranah penertiban dan penegakan aturan, sedangkan pembinaan berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Kami sering menerima laporan dari warga, terutama tentang PKL yang berada di atas trotoar dan mengganggu pejalan kaki,” kata Ronny. Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan mendorong kesepakatan bersama antar dinas terkait. “Kalau perlu, perda atau perwali akan kita revisi agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini,” lanjutnya.
Baca Juga : Koperasi Merah Putih, Jalan Baru Ekonomi Kerakyatan: Wali Kota Mas Ibin Gandeng Unisba Blitar
Ronny menyebut bahwa keberadaan PKL memang kompleks, terutama karena jam operasional yang bervariasi, mulai dari pagi, siang, malam, hingga dini hari. Maka diperlukan pendekatan yang lentur namun tegas agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Langkah sosialisasi ini dinilai sebagai titik mula reformasi ruang publik Kota Blitar. Pemerintah tidak lagi mengedepankan tindakan instan seperti penggusuran, melainkan pendekatan partisipatif yang menghargai kontribusi PKL sebagai bagian dari wajah kota.
Dengan sosialisasi ini, Mas Ibin berharap lahir sinergi antara kebijakan dan kepentingan warga. “Penataan PKL memang bukan pekerjaan mudah. Tapi dengan niat baik, kerja keras, dan kerja sama dari semua pihak, saya yakin kita bisa menciptakan Blitar yang lebih tertib dan nyaman untuk semua,” tutupnya.
Sambil membuka kegiatan dengan Bismillah, Mas Ibin meneguhkan komitmen Pemkot Blitar dalam menciptakan kota yang tidak hanya tumbuh, tapi juga tertata. Sebuah kota yang merangkul semua, termasuk mereka yang menggantungkan hidupnya di balik gerobak sederhana.
