JATIMTIMES - Komitmen Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang bebas korupsi dan akuntabel semakin mengkristal. Melalui serangkaian langkah sistematis, seperti halnya Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) bertempat di Aula PLHUT belum lama ini.
Instansi ini terus berbenah menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Baca Juga : KPK Geledah Kantor KONI Jatim dari Pagi hingga Sore
Kemenag Kota Malang tak setengah-setengah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. Salah satu pilar utamanya adalah transparansi. Nurul Istiqomah, Kepala Subbagian Tata Usaha, menegaskan bahwa publikasi hasil survei kinerja instansi di laman resmi Kemenag Kota Malang menjadi bukti nyata komitmen tersebut.
Tak hanya itu, instansi ini juga fokus menyempurnakan dokumen strategis seperti Laporan Kinerja Jangka Menengah (LKJ), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), dan Surat Pertanggungjawaban (SPT) dengan target zero finding atau nihil temuan.
Untuk memastikan setiap proses bebas dari celah korupsi, Kemenag Kota Malang menguatkan manajemen risiko dan integritas risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari operasional harian. Sebab, dua hal tersebut merupakan bagian penting dalam penelaian PMPZI
Nurul Istiqomah menegaskan bahwa komitmen Kemenag Kota Malang tidak berhenti pada formalitas penilaian. “Zona Integritas harus menjadi budaya kerja kita. Bukan sekadar predikat, tetapi budaya yang hidup,” tegasnya.
Ia menambahkan, instansi ini harus menjadi bukti konkret bahwa birokrasi bersih dan melayani bukanlah mimpi, melainkan realitas yang bisa diwujudkan melalui konsistensi dan kolaborasi seluruh tim. "Mari kita dorong inovasi nyata untuk membuktikan bahwa layanan publik berintegritas bukan hanya jargon, melainkan identitas Kemenag Kota Malang," paparnya.
Baca Juga : Perkuat Bisnis dan Keamanan Nasabah, Bank Jatim Jalin Sinergitas dengan BRINS
Di sisi lain, inovasi pelayanan terus digencarkan. Instansi ini berkomitmen menjadi role model pelayanan publik yang mengedepankan efisiensi dan integritas. Mulai dari penyederhanaan prosedur administratif hingga pemanfaatan teknologi digital, semua dirancang untuk memastikan masyarakat merasakan layanan yang cepat, adil, dan tanpa pungutan ilegal.
Kemenag Kota Malang memahami bahwa predikat WBK/WBBM tidak diraih hanya dengan dokumen sempurna, tetapi melalui konsistensi aksi. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, Kemenag Kota Malang optimis meraih hasil terbaik dalam PMPZI.
