JATIMTIMES – Kebijakan pemerintah mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat dukungan dari pengamat pendidikan. Aulia Luqman Aziz dosen dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) menilai langkah ini sebagai bentuk spesialisasi keilmuan yang diperlukan sebelum siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Menurut Luqman, proses pendidikan pada dasarnya bersifat mengerucut. "Seperti guru besar atau profesor, keahliannya sangat spesifik dan mendalam pada satu cabang ilmu. Pengelompokan peminatan di SMA menjadi titik awal yang tepat," ujarnya pada Kamis (17/4/2025).
Luqman menjelaskan, meskipun pengelompokan keilmuan di SMA terbagi dalam tiga kelompok besarlife science (IPA), social science (IPS), dan arts and humanities (Bahasa), sistem ini justru membantu siswa membentuk pola pikir terstruktur. Ia mengambil contoh negara maju seperti Jerman, di mana siswa SMA sudah dipilah antara jalur akademik (scientist) atau vokasional.
Baca Juga : 5 Rahasia Jamu Tradisional untuk Membersihkan Pembuluh Darah yang Terbukti Ampuh!
"Di negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan serupa bisa diterapkan," tegasnya.
Ia mengkritik Kurikulum Merdeka yang dinilai terlalu umum, berpotensi membingungkan siswa dalam menentukan fokus keilmuan di perguruan tinggi. "Tujuan interdisipliner seharusnya bukan berarti menggabungkan semua ilmu secara acak, melainkan kolaborasi antar-ahli untuk menyelesaikan masalah," jelas Luqman.
Luqman menegaskan bahwa penjurusan bukanlah pembatasan, melainkan upaya mempertajam minat dan bakat siswa. Mekanisme seperti mata pelajaran peminatan bisa menjadi solusi fleksibilitas tanpa menghilangkan spesialisasi. "Siswa IPA yang ingin mempelajari IPS tetap bisa, tapi hanya sebagai pengetahuan dasar. Fokus utamanya harus jelas," katanya.
Namun, keberhasilan sistem ini bergantung pada peran bimbingan konseling yang kuat. Sebab pada hsia SMA adalah fase labil dalam menentukan pilihan ataupun bakat minat mereka. Tanpa pendampingan serius, siswa bisa salah pilih jurusan.
Di luar persoalan kurikulum, Luqman menekankan bahwa kesejahteraan guru juga menjadi faktor penentu. "Kebijakan pendidikan sering berubah, tetapi jika guru sejahtera, mereka akan tetap profesional tanpa terbebani urusan ekonomi," paparnya.
Baca Juga : Daya Tampung SMA dan SMK Negeri di Jatim Rendah, Pemprov Siapkan Kuota Gratis Sekolah Swasta
Ia juga mendorong evaluasi sistem asesmen nasional. Menurutnya, Asesmen Nasional (AN) yang hanya berbasis sampel kurang efektif. "Lebih baik UN dihidupkan kembali untuk membangun sense of urgency dan standarisasi mutu pendidikan," pungkasnya.
