JATIMTIMES - DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat kajian Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun Anggaran 2024. Rapat yang digelar Selasa (9/4) di Gedung DPRD ini melibatkan seluruh komisi dan sejumlah akademisi sebagai narasumber.
Empat komisi DPRD hadir dalam rapat, yakni Komisi I (Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan), Komisi II (Perekonomian dan Keuangan), Komisi III (Pembangunan dan Infrastruktur), serta Komisi IV (Kesejahteraan Rakyat). Kajian ini menjadi ajang evaluasi sekaligus forum strategis untuk menyusun arah pembangunan Kabupaten Malang ke depan.
Suasana rapat kajian Pansus LKPJ Komisi III DPRD Kab. Malang. (Foto: istimewa)
Baca Juga : Gedung Baru, Harapan Baru: Wali Kota Mas Ibin Resmikan KB-TK Islam Al Azhar 67 Blitar
Beberapa akademisi turut dihadirkan untuk memberikan pandangan dari sudut keilmuan mereka, seperti Ngesti Dwi Prasetyo, SH., MH di bidang hukum dan pemerintahan; Dr. (Cand) Itha Anign Wahyunie, ST., S.Pd., MAP untuk ekonomi; Dimas Wisnu Andrianto, MT., M.Env.Man., Ph.D di bidang infrastruktur; serta Dr. M. Yusuf Azwar Anas, SE., MM yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPJ oleh Bupati Malang, HM Sanusi, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar 27 Maret 2025 lalu. Dalam pidatonya, Sanusi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan berdasarkan aturan dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Rencana pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Malang mengapresiasi kerja keras semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan, termasuk DPRD Kabupaten Malang yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ucap Sanusi saat itu.
Suasana rapat kajian Pansus LKPJ Komisi II DPRD Kab. Malang. (Foto: istimewa)
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, turut memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Ia menyoroti pentingnya arah kebijakan anggaran belanja daerah yang berpihak pada masyarakat.
"Terkait pengelolaan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik. Kebijakan ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah," kata Darmadi.
Suasana rapat kajian Pansus LKPJ Komisi I DPRD Kab. Malang. (Foto: istimewa)
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Malang akan terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Malang. Menurutnya, kolaborasi menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
"Kualitas dan kuantitas kerja sama serta diskusi dengan seluruh elemen menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Malang ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab tantangan masa depan," lanjutnya.
Darmadi juga mengajak seluruh peserta rapat untuk ikut aktif menyampaikan pendapat dan masukan. "Saya mengajak semua yang hadir di sini untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini, memberikan masukan, saran, serta pandangan konstruktif, sehingga rencana pembangunan Kabupaten Malang yang kita susun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang." ajaknya.
Ia pun menutup sambutannya dengan berharap semakin kuatnya sinergi antara DPRD dan seluruh elemen masyarakat. "Semoga dengan sinergi dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan Kabupaten Malang yang kita cita-citakan bersama, yaitu sebuah kabupaten yang adil, sejahtera, maju, dan berdaya saing," pungkas Darmadi.
