JATIMTIMES – Bupati Malang H.M Sanusi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (27/3). Dalam laporannya, Sanusi menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Malang telah berjalan sesuai dengan rencana dan melibatkan berbagai pihak.
"Atas kehendak dan izin Allah SWT, rencana pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan," ujar Sanusi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang.
Baca Juga : 16 Jurusan di UI yang Sepi Peminat di SNBT 2025, Peluang Lolos Lebih Besar!
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, didampingi dua Wakil Ketua, Kholiq dan Sudarman. Sanusi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam pembangunan daerah, mulai dari DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Forkopimda, BUMN, BUMD, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Sanusi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan. Pada tahun 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp4,76 triliun dengan realisasi mencapai 97,12%.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 90,12%, Pendapatan Transfer 99,09%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 94,51%,” ungkapnya.
Momen Bupati Malang H.M Sanusi (kiri) menyerahkan buku LKPJ 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi. (Foto: istimewa)
Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp5,03 triliun dengan realisasi mencapai 91,18%. Pembiayaan daerah juga mengalami capaian positif, di mana penerimaan pembiayaan terealisasi 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan juga mencapai target penuh.
Sanusi juga menyoroti Rasio Pajak Kabupaten Malang yang mencapai 1,5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 1,3%. Ruang Fiskal Kabupaten Malang juga cukup luas, mencapai 33,81%, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang hanya 22,01%.
"Tingkat kemandirian daerah juga terus kami tingkatkan dengan meningkatkan PAD, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer semakin berkurang," jelasnya.
Dalam laporan tersebut, Sanusi menyebutkan beberapa capaian penting di berbagai sektor pembangunan.
• Pertumbuhan Ekonomi: 4,96%
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,53
• Tingkat Kemiskinan: 8,98%
• Indeks Gini: 0,343
• Pendapatan Perkapita Riil: Rp50,59 juta
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 5,13%
• Indeks Reformasi Birokrasi: 75,16
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 73,12
Sanusi menekankan bahwa meskipun banyak indikator yang telah melampaui target, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti tingkat pengangguran dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
"Kami menyadari bahwa indikator Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD masih perlu dilakukan perbaikan," jelasnya.
Baca Juga : 15 Jurusan UGM dengan Persaingan Rendah di SNBT 2025, Peluang Lolos Lebih Besar
Salah satu strategi yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. KEK ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis pariwisata dan industri kreatif.
Tak hanya itu, berbagai destinasi wisata unggulan juga terus dikembangkan, mulai dari Klaster Wisata Petualang dengan rafting di Kasembon dan paralayang di Modangan, hingga Klaster Budaya Singosari dengan destinasi seperti Candi Singosari dan Museum Singhasari.
"Pemerintah juga berfokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti peningkatan kualitas jalan di ruas Gondanglegi - Balekambang dan pembangunan camping ground di Teluk Penyu," papar orang nomor satu di Kabupaten Malang itu.
Sanusi juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kabupaten Malang berhasil meraih 395 penghargaan, terdiri dari enam penghargaan internasional, 73 penghargaan nasional, 228 penghargaan tingkat provinsi, dan 88 penghargaan regional.
"Banyaknya penghargaan ini bukanlah tujuan utama, tetapi menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menutup laporannya, Sanusi menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin besar, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan, sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan. Untuk itu, sinergi dari semua pihak sangat diperlukan dalam mencapai hasil pembangunan yang lebih baik," pungkas Sanusi.
Rapat paripurna ditutup dengan tanggapan dari anggota dewan yang akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut terkait kinerja pemerintah daerah di tahun 2025.
