JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Magetan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2026. Acara yang berlangsung di Pendapa Surya Graha ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bappeda Provinsi Jawa Timur, DPRD Magetan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra OPD, serta undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan sejumlah pokok pikiran dari DPRD. Ia mengingatkan pentingnya kedewasaan politik dalam proses pembangunan daerah yang harus melibatkan kerjasama semua pihak.
Baca Juga : Usai Diperiksa, Polisi Bebaskan 6 Orang Pasca-Demo UU TNI di Kota Malang
Suratno dalam sambutannya memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh Magetan. Salah satunya adalah angka kemiskinan yang meski mengalami penurunan, namun masih berada di atas 9 persen. “Angka pengangguran kita juga masih 4,32 persen. Ini menjadi tugas bersama untuk menuntaskan masalah ini,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Suratno mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih ada di Kabupaten Magetan, yang jumlahnya mencapai sekitar 3.300 unit. Selain itu, masalah pendidikan dasar juga menjadi sorotan, dengan kebutuhan untuk melakukan regrouping sekolah agar efisiensi dan kualitas pendidikan semakin terjamin.
Tak hanya sektor sosial dan pendidikan, Suratno juga mengkritisi sektor ekonomi, khususnya UMKM dan pedagang kecil yang banyak bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. “UMKM kita memiliki potensi besar sebagai penghasil produk politikultura di wilayah Mataraman. Namun, perhatian terhadap mereka masih sangat minim. Perlu ada kebijakan konkret untuk mendukung sektor ini,” ungkapnya.
Suratno juga menyentil kondisi pasar hewan dan pasar tradisional yang hingga kini masih membutuhkan perbaikan yang signifikan. “Pasar Hewan, yang telah kita bicarakan selama bertahun-tahun, harus segera ada solusi. Sudah lebih dari belasan tahun, tapi masih belum ada kemajuan,” katanya.
Baca Juga : Refleksi 111 Tahun, DPRD Kota Malang Gelar Rapat Paripurna Peringati HUT
Selain itu, Suratno menekankan pentingnya efisiensi anggaran, mengingat belanja yang cukup besar untuk berbagai kegiatan yang tak langsung mendukung kebutuhan mendesak. “Kami di DPRD sudah mengalokasikan hampir Rp18 miliar untuk berbagai kegiatan seperti perdin, makan minum, dan honor. Angka ini sangat besar dan harus dipertimbangkan kembali untuk dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Di akhir acara, penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemkab Magetan dan DPRD menandai komitmen bersama untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih matang dan berkelanjutan.
