free web hit counter
Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Pastikan Layanan Maksimal, Gus Fawait Cek Kendaraan Dinas Pemkab Jember

Penulis : Moh. Ali Mahrus - Editor : Dede Nana

13
×

Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft

Share this article
Stik Playstation
Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Bupati saat mengecek kendaraan dinas pejabat Pemkab Jember

JATIMTIMES - Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Bupati memimpin apel tertib aset kendaraan operasional dan kendaraan jabatan roda 4 pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, yang digelar di Kawasan GOR PKPSO dan Gedung Serbaguna Kaliwates Jember,  Rabu (5/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Bupati menyatakan, bahwa apel tertib aset kendaraan dinas operasional dan kendaraan jabatan roda 4 bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Baca Juga : DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Perdana Bupati Masa Jabatan 2025-2030

"Hari pertama kami kerja, kami menggelar apel bersama pegawai pemkab untuk meninjau SDM nya, dan hari ini, apel dengan kendaraanya untuk melihat kesiapan sarananya agar dalam memberikan layanan kepada masyarakat bisa maksimal," ujar Gus Bupati.

Gus Bupati tidak memungkiri, bahwa tidak semua kendaraan ikut dalam apel tertib aset kendaraan operasional, dikarenakan ada yang digunakan DL (dinas luar) atau hal lain. "Nanti akan kami pastikan menggelar apel lagi. Pelat merah harus dipakai sesuai fungsinya, dan dicek kelayakannya," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng akademisi untuk memastikan apakah kebijakan provinsi lebih efisien daripada daerah. Hal itu merujuk pada efisiensi penggunaan aset kendaraan.

"Provinsi sudah melakukan sewa mobil, nanti kami hitung dengan cermat dengan melibatkan akademisi, apakah efektif menggunakan mobil seperti saat ini atau sistem sewa," ujarnya

Baca Juga : Perumda Tirta Kanjuruhan Perkuat SDM Bersertifikasi, Gandeng Pakar Nasional

Lantas, bagaimana jika ada temuan kendaraan yang tidak layak? "Akan kami jadikan temuan lalu dikaji. Apakah harus pengadaan baru atau menerapkan sistem sewa seperti pihak provinsi," pungkasnya.