JATIMTIMES - Dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Blitar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan melalui sistem SP4N LAPOR! pada Selasa, 24 Juni 2025.
Bertempat di Ruang Integrated System Center (ISC) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar, kegiatan ini diikuti oleh seluruh tim pengelola pengaduan dari perangkat daerah se-Kota Blitar.
Baca Juga : Kontingen Judo Banyuwangi Kirim 14 Atlet Satu Pendamping Dalam Porprov Jatim IX
Dengan mengusung tema "Berdaya dalam Menangani Pengaduan, Bersama Tingkatkan Kualitas Pelayanan", bimtek ini menjadi langkah konkret Pemkot Blitar untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menangani berbagai aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Plh. Sekretaris Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono Johannes, saat membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan yang baik merupakan tolok ukur penting dalam reformasi birokrasi. Ia menilai bahwa SP4N LAPOR! bisa menjadi instrumen strategis untuk menampung aspirasi publik sekaligus memperbaiki layanan secara berkelanjutan.
“Setiap pengaduan dari masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Maka sinergi antar-OPD menjadi keharusan agar laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai fungsi masing-masing,” ujar Widodo dalam sambutannya.
Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan dan kecepatan respons para pengelola pengaduan dalam menghadapi laporan yang masuk melalui berbagai kanal, mulai dari website SP4N LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Informasi Masyarakat (ULPIM), hingga media sosial resmi pemerintah daerah.
Menariknya, bimtek ini menghadirkan narasumber dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kota Malang. Kota ini dinilai sukses membangun sistem pengaduan publik yang responsif dan sistematis. Bahkan, menurut data Kementerian PAN-RB tahun 2024, Kota Malang menempati peringkat kedua nasional dalam jumlah aduan terbanyak setelah DKI Jakarta, yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan sistem tanggap dari pemerintah.
Dalam sesi pemaparan, narasumber menekankan bahwa pelayanan publik yang terbuka terhadap kritik adalah bagian dari budaya birokrasi modern. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap pengaduan bisa berujung pada dampak serius, seperti penurunan kepercayaan publik, krisis kehumasan, hingga konsekuensi hukum jika menyangkut layanan vital.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kota Blitar, Mujianto, menyatakan bahwa bimtek ini bertujuan memperkuat sistem kerja serta pemahaman teknis setiap OPD dalam menindaklanjuti pengaduan secara tertib. Ia menekankan pentingnya keakuratan dokumentasi sebagai bukti sah tindak lanjut.
Baca Juga : Permudah Klaim, BPJS Ketenagakerjaan Minta Peserta Maksimalkan JMO
“Kami ingin memastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan serius dan sesuai prosedur. Bimtek ini adalah bagian dari upaya memperkuat kecepatan respons serta ketertiban administrasi dalam menangani laporan,” jelas Mujianto.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan menyeluruh mengenai mekanisme kerja pengelolaan aduan, mulai dari teknik komunikasi dengan pelapor, manajemen eskalasi kasus, hingga penyusunan laporan tindak lanjut yang terstruktur.
Tak hanya sebatas pelatihan teknis, bimtek ini juga menjadi ajang refleksi dan evaluasi terhadap pengaduan yang selama ini telah masuk ke masing-masing perangkat daerah. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya dokumentasi tindak lanjut, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
Pemerintah Kota Blitar menaruh harapan besar bahwa pelaksanaan bimtek ini dapat menjadi titik awal penguatan ekosistem pelayanan publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui SP4N LAPOR!, Pemkot Blitar ingin menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat adalah pintu masuk menuju inovasi pelayanan.
Dengan semangat kolaboratif antar-OPD dan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap aduan, Kota Blitar melangkah mantap membangun pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan terpercaya di mata warganya.
