JATIMTIMES - Polisi hingga Kamis (19/6/2025) siang masih disiagakan guna mengamankan para sopir truk yang sempat melakukan aksi solidaritas unjuk rasa. Sebelumnya, puluhan sopir truk tersebut sempat melakukan demo penolakan pemberlakuan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang mulai ditegakkan pemerintah sejak awal Juni 2025.
Sebagaimana diberitakan, puluhan sopir truk sempat menggelar aksi protes di kawasan Jalan Trisula, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Kamis (19/6/2025) siang. Aksi tersebut kemudian viral lantaran sempat melumpuhkan akses jalan menuju Bendungan Karangkates.
Baca Juga : Dibesarkan Musuh, Dilindungi Rakyat – Raden Trunajaya dan Mataram
"Mulainya tadi sekitar jam 11.00 WIB, di Sumberpucung aksi berlangsung di pertigaan yang jika ke selatan arah ke Kalipare dan kalau yang ke barat arah ke Blitar," ujar Kapolsek Sumberpucung Iptu Alek Andri Wijaya, saat dikonfirmasi disela agenda pengamanan.
Disampaikan Alek, puluhan truk dan sopir yang demo tersebut merupakan rangkaian dari aksi yang berpusat di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. "Cuma sebagian dari anggota mereka ada yang mengarah ke Malang. Terus tadi aksi sebentar kemudian membubarkan diri," terangnya.
Para aksi massa tersebut berasal dari sejumlah wilayah. Di antaranya meliputi sopir dari wilayah Kabupaten Blitar dan Malang. "Sepertinya tadi mengatasnamakan Gerakan Sopir Jawa Timur. Mereka (di wilayah Sumberpucung) tidak orasi, soalnya orasinya di Selorejo. Di sini (Sumberpucung) hanya sebagian saja yang mau pulang, kira-kira sekitar 30-an truk," bebernya.
Meski tidak berorasi, namun puluhan sopir dan truk sempat memicu kemacetan di wilayah Sumberpucung. Kemacetan terjadi pada jalur lalu lintas yang dari arah Blitar ke Malang dan sebaliknya yang saat itu sempat terhambat.
"Terutama bus, kendaraan pribadi, kendaraan umum yang lewat jalur tersebut terhambat. Jadi kami sampaikan kepada korlapnya agar kendaraan umum bisa melintas, jangan sampai menggangu fasilitas umum. Mereka akhirnya bersedia, setidaknya untuk kendaraan pribadi diperlancar," ujarnya.
Kemacetan tersebut dipicu lantaran puluhan truk sempat parkir di pinggir hingga ke bahu jalan. Sehingga mengganggu jalan umum. "Tadi ada truk namun kosong semua, tidak ada muatan," imbuhnya.
Selama jalannya demo, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup. Sehingga kendaraan umum yang hendak melintas bisa lewat secara bergantian. Di mana, kendaraan roda dua hingga kendaraan transportasi umum seperti bus di prioritaskan.
"Kalau kemacetan yang di Karangkates ini hanya kurang lebih 1 jam, kemudian bisa teruarai. Saat ini sudah kembali lancar, tapi kami masih stand by," tuturnya.
Sebagaimana diberitakan, aksi demo para sopir truk di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Malang tersebut merupakan aksi solidaritas dari aksi yang ada di Surabaya. Adapun di Surabaya, para pengemudi yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni:
• Hentikan operasi ODOL secara sepihak;
• Buat regulasi yang mengatur ongkos angkutan logistik secara adil;
• Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009;
• Berikan perlindungan hukum kepada sopir sebagai pekerja sektor transportasi;
• Berantas praktik premanisme dan pungutan liar di jalanan;
• Berlakukan kesetaraan hukum bagi semua pelaku di sektor logistik;
Baca Juga : Mas Ibin: Wapres Gibran Dukung Perluasan Ekspor UMKM dan Penguatan RS Rujukan Kota Blitar
Para sopir menilai implementasi Zero ODOL tanpa solusi justru memberatkan mereka secara ekonomi dan hukum. Para sopir juga merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menyangkut nasib kerja mereka di lapangan.
Adapun sejak 1 Juni 2025, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjalankan program nasional bertajuk Indonesia Menuju Zero ODOL. Penegakan dilakukan melalui tiga tahap, yakni sosialisasi, pemberian peringatan, dan sanksi hukum.
Truk yang kedapatan kelebihan muatan tidak hanya dikenai tilang, namun juga dipantau hingga kembali ke batas standar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem logistik nasional.
Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan cetak biru dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (KP3EI).
Pemerintah menyebut truk ODOL sebagai penyumbang besar kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa 10,5 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan barang over dimension dan over load.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua setelah kendaraan pribadi. Untuk perbandingan, kendaraan angkutan orang menyumbang 8 persen kecelakaan, sementara mobil penumpang hanya 2,4 persen.
Selain aspek keselamatan, dampak ODOL terhadap infrastruktur juga tidak kecil. Truk overloading juga diklaim sering membawa muatan hingga 50 ton, jauh melebihi kapasitas maksimal jalan nasional yang hanya dirancang menahan beban sekitar 13 ton.
"Aspirasi yang disampaikan tadi intinya terkait ODOL. Sedangkan yang di sini (Sumberpucung) hanya solidaritas dari rekan-rekan mereka yang saat ini sedang melakukan aksi di Surabaya," pungkas Alek.
