JATIMTIMES - Plt Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak buka suara terkait permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perbaikan data bantuan sosial (bansos).
Dalam beberapa kesempatan, sejumlah persoalan di BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menjadi sorotan DPRD, salah satunya terkait rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan kinerja OPD disorot lantaran serapan anggaran yang terbilang rendah.
Baca Juga : Dinkes Pastikan Nihil Infeksi Kasus Covid-19 di Kota Batu, Tetap Imbau PHBS
Emil Dardak menganggap permintaan legislatif tersebut sebagai masukan positif. "Masukan-masukan yang diberikan oleh rekan-rekan DPRD tentu berharga bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan di masa yang akan datang," ungkap Emil, Rabu (4/6/2025).
Terkait rendahnya serapan anggaran, Emil menyebut pihaknya belum lama ini sudah melakukan rapat hingga larut malam, yang dipimpin langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelum berangkat haji. Ia menegaskan, capaian serapan anggaran tahun 2024 akan jadi bahan evaluasi untuk tahun ini.
"Memang ada beberapa OPD yang kita tanyakan kenapa penyerapan itu belum (optimal) gitu ya. Tetapi secara keseluruhan masih on the track. Masih di atas dari rata-rata nasional," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa evaluasi terhadap OPD akan dilakukan secara berkelanjutan. Dikatakannya, ada evaluasi terhadap perorangan, ada pula evaluasi terhadap instansi.
"Jadi evaluasi yang dilakukan secara bukan hanya tahunan gitu ya, termasuk tadi bagaimana progres penyerapan ya, jadi tentunya evaluasi terus berjalan. Ini dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mendorong langkah-langkah penyempurnaan, peningkatan kinerja di tahun anggaran berjalan maupun tentunya untuk masa yang lebih panjang lagi," paparnya.
Baca Juga : 3.229 Koperasi  Merah Putih Jatim Disahkan, Segera  Wujudkan 100% di Seluruh Desa/Kelurahan
"BUMD terus juga dilakukan asesmen dalam kaitan dengan evaluasi, RUPS menjadi ajang ya. Tentunya ada rencana tahunan, ada rencana rencana multi years gitu ya. Bagi setiap BUMD itu dilihat secara kontekstual satu persatu," lanjutnya.
Selain persoalan kinerja OPD dan BUMD, DPRD Jatim juga menaruh perhatian pada persoalan penyaluran bantuan sosial. Dewan mendesak Pemprov Jatim menselaraskan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar pos belanja bantuan sosial dapat terserap dengan maksimal.
"Jadi ini kita akan cermati. Kan dibilang coba diperkuat lagi data P3KE ya untuk kemiskinan ekstrem, DTSEN dan juga DTKS supaya penyaluran bansos itu bisa lebih maksimal lagi. Tentu itu saran yang baik yang kita integrasikan ke dalam pengelolaan dari bantuan-bantuan yang dianggarkan dari pemerintah," tegas Emil.
