JATIMTIMES - Polemik soal kunjungan kerja pejabat beserta 9 anggota DPRD Jatim ke Finlandia, Eropa terus berlanjut. Terbaru, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengaku tidak tahu dan bahkan kaget mengetahui keberangkatan tersebut.
Musyafak bahkan memastikan keberangkatan itu bukan menggunakan anggaran dari DPRD Jatim dan bersumber dari BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemprov Jatim. Dan dia juga mengaku telah melarang anggota kunker ke luar negeri lewat sebuah surat edaran resmi sebelumnya.
Baca Juga : Honda Gold Wing Edisi 50 Tahun Resmi Hadir, Kini Bisa Dipesan Masyarakat Jatim
"Kami tidak tahu menahu. Tanyakan ke yang merestui dan memberikan izin. Siapa? ya gubernur," ujarnya.
Musyafak bahkan mengaku tidak meneken surat apapun perihal kunker anggota dewan ke luar negeri ini. "Tidak ada surat yang saya keluarkan ke Mendagri untuk mengizinkan. Karena syarat untuk keluar negeri itu harus ada surat dari lembaga yang ada ke Mendagri," tegasnya.
Musyafak pun mengaku sudah tahu perihal intruksi presiden perihal efisiensi. "Karena sudah ada inpres nomor satu itu. Sehingga tiba tiba berita ke luar negeri apa benar? Ya itu tanya ke yang bersangkutan," lanjutnya.
Musyafak pun kemudian mengarahkan media agar bertanya ke pihak eksekutif (pemprov). Karena sebagai kuasa sekaligus pengguna anggaran.
"Artinya dari sini, uang dari sini itu harus punya hak kami. Kalau dari sana ya tanya sana BPSDM," tuturnya.
Musyafak menambahkan sebagai ketua DPRD dia memiliki tanggung jawab perihal anggaran yang ada di Kesekratariatan.
"Kalau yang dipertanggungjawaban ke saya itu anggaran dari DPRD itu saya kontrol ketat. Kalau dari lain saya gak ikut," imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Achmad Shuhaeb warga asal Pakal, Surabaya memprotes kegiatan kunjungan kerja luar negeri pejabat BPSDM serta 9 anggota Komisi A DPRD Jatim ke Finlandia, Eropa selama satu minggu lebih.
Shuhaeb bahkan telah bersurat resmi ke Badan Kehormatan serta Ketua DPRD Jatim agar anggota yang berangkat mendapatkan sanksi.
"Tahun ini tahun paceklik untuk rakyat gitu. Apa bantuan bantuan langsung yang turun ke rakyat kan ga ada gitu. Kenapa malah beliau beliau ini malah ke Eropa," sesalnya saat ditemui di kantor DPRD Jatim.
Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun media ini keberangkatan anggota dewan ke Finlandia tersebut difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Untuk keberangkatan awal pada 5 hingga 14 Mei 2025. Dan akan menyusul kloter berikutnya yang direncanakan sampai tiga gelombang.
Keberangkatan anggota DPRD Jatim beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini menurut Sueb diduga kuat abaikan Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga : Gandeng Belanda, Pemprov Jatim dan PT SIER Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan
Presiden meminta, Gubernur dan Bupati/Wali Kota membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion termasuk mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
Ketika dikonfirmasi Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa tak menampik perihal keberangkatan tersebut. Termasuk dirinya yang ikut dalam rombongan.
Namun ketika ditanya lebih lanjut Dedi memilih untuk hemat bicara. "Saya tidak komentar dulu. Semua sudah saya laporkan ke pimpinan (dewan)," ujarnya.
Keberangkatan awal, 5-14 Mei 2025 untuk menimba ilmu pemanfatan teknologi informasi berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam rangka peningkatan pelayanan publik di kampus ternama Finlandia, yaitu Aalto University.
