JATIMTIMES - Koalisi Gelombang Gerakan Rakyat Malang atau disingkat Gerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Kamis (15/5/2025) siang. Aksi tersebut digelar untuk menyikapi sejumlah isu dan permasalahan yang ada di Kota Malang.
Koordinator aksi, Ivan Ali mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima yang ia anggap terkesan dianaktirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Baca Juga : Makin Menjamur, Koalisi Gelombang Gerak Minta Pemkot Malang Audit Izin Minimarket
"Pemerintah Kota Malang harus segera memberikan solusi konkrit kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga tidak menjadi anak tiri Pemkot Malang. Bisa bekerja dengan nyaman dan tenang," ujarnya.
Hal tersebut untuk menyikapi bahwa saat ini, penertiban masih menjadi satu-satunya solusi atas keberadaan PKL. Menurutnya, harus ada langkah kongkret yang dapat dilakukan Pemkot Malang selain hanya melakukan penertiban.
Selanjutnya, Koalisi Gelombang Gerak Malang juga menyoroti adanya praktik prostitusi yang masih marak terjadi di Kota Malang. Bahkan, hal tersebut terjadi di beberapa hotel yang ada di Kota Malang.
"Praktik tersebut dilakukan menggunakan aplikasi tertentu. Dan langsung tercantum dapat dilakukan di hotel tertentu, kami tidak bisa menyampaikan hotelnya," tuturnya.
Selain itu, praktik beroperasinya tempat hiburan yang diduga hanya mengantongi izin resto juga tak luput dari sorotannya. Apalagi di dalamnya, juga turut menjual minuman beralkohol, yang seharusnya juga memiliki izinnya sendiri.
"Dari investigasi kami, setidaknya ada sekitar 10 sampai 15 kafe atau resto yang melakukan praktik seperti itu," imbuhnya.
Baca Juga : Kapan Wukuf di Arafah Haji 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Pendirian sejumlah bangunan bertajuk investasi juga turut disoroti. Beberapa diantaranya lantaran masih belum mengantongi perizinan secara menyeluruh. Atau, berdalih menggairahkan investasi, pembangunan yang dilakukan malah berdampak buruk.
"Seperti pembangunan apartemen atau hotel di Blimbing, itu izin belum terpenuhi tapi sudah ada aktivitas. Lalu sebuah hotel di Jalan Sigura-gura itu malah menyebabkan jalan rusak," jelasnya.
Atas sejumlah permasalahan tersebut, dirinya menilai bahwa aparatur di lingkungan Pemkot Malang seakan diam dan tidak segera memyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan menurutnya, kalimat 'Malang Mbois dan Berkelas' hanya menjadi slogan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang saja.
"Ketika banyak permasalahan di Kota Malang pemerintahnya terlihat abai dan masih banyak diam," pungkasnya.
