JATIMTIMES - Angka pengangguran pada kalangan lulusan pendidikan tinggi di Jawa Timur mengalami peningkatan. Terkait hal itu, Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas turut mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan pemetaan atau mapping peluang kerja.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan D1 hingga D3 mencapai 5,41 persen. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan data pada Februari 2023 yang hanya 4,8 persen.
Baca Juga : Percepat Swasembada Gula, Pemprov dan Bank Jatim Luncurkan KURsus untuk Petani Tebu
"Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, TPT lulusan D4 sampai S3 naik menjadi 5,6 persen. Artinya semakin banyak kaum intelektual di Jawa Timur yang menganggur,” ungkap Puguh dalam konfirmasinya yang dimuat JatimTIMES, Jumat (9/5/2025).
Puguh menyebut, kondisi tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara jumlah lulusan berpendidikan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai.
"Padahal Jawa Timur memiliki banyak perguruan tinggi ternama di berbagai daerah seperti di Surabaya, Malang, dan Jember," tuturnya.
Kondisi itulah yang kemudian membuat Puguh merasa prihatin. Politisi yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur ini menyebut, fenomena meningkatnya angka TPT tersebut sebagai paradoks bagi provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai pusat pendidikan.
"Kondisi semacam ini kan paradoks. Jawa Timur pusatnya kampus, pusatnya pelajar, tapi kenapa justru pengangguran intelektual makin naik? Harusnya ini jadi perhatian serius,” tegas legislator PKS ini.
Puguh menilai ada dua kemungkinan penyebab terjadinya fenomena ini. Pertama, pemerintah gagal membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi. Kedua, para lulusan belum mampu melakukan penyesuaian atau shifting ke arah penciptaan lapangan kerja secara mandiri.
"Kemudian yang turut disayangkan, mereka ini sudah menempuh pendidikan sampai jenjang tinggi, bahkan sampai S2 atau S3. Tapi akhirnya menganggur. Padahal mereka punya keahlian. Jangan sampai keilmuan mereka ini jadi sia-sia,” ujarnya.
Baca Juga : Bapenda Kabupaten Malang Bersama Bapenda Jatim Layani Pembayaran Pajak Warga Desa Kalisongo Dau
Puguh mendesak Disnaker Provinsi Jawa Timur untuk memiliki basis data yang akurat dan holistik mengenai potensi tenaga kerja. Termasuk terkait harus adanya pemetaan yang jelas mengenai lulusan dari berbagai jenjang pendidikan. Yakni mulai dari jenjang SMK, D1, D3, S1 hingga S3.
Selain itu, Puguh juga mendesak dinas terkait untuk juga memiliki data terkait kebutuhan dunia kerja yang relevan. "Disnaker harus punya dasbor komprehensif. Mana keahlian yang dimiliki, mana peluang kerja yang tersedia, semua harus termapping. Dunia industri butuh tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, dan pemerintah harus bisa menjembatani itu,” terangnya.
Puguh juga turut menyoroti lulusan SMK yang masih menjadi penyumbang tertinggi pengangguran terbuka. Yakni sebesar 5,87 persen yang meskipun trennya terus menurun.
"Sehingga fokusnya tetap pada peningkatan jumlah pengangguran, khususnya pada kalangan lulusan pendidikan tinggi yang seharusnya bisa menjadi motor kemajuan daerah," ujarnya.
Puguh menyebut, kalau pemerintah termasuk Disnaker bisa mengelola dengan baik, maka para intelektual tersebut bisa menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan daerah. "Tapi kalau tidak diberi ruang dan arah, ya akhirnya menganggur. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah dan persolan besar bagi kita semua,” pungkasnya.
