JATIMTIMES- Ketua Umum (Ketum) DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII) KH Chriswanto Santoso mengapresiasi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan ibadah haji yang semakin baik.
Dia menuturkan, ibadah haji adalah rukun kelima yang hanya bisa dilaksanakan umat Islam yang sudah mampu, baik secara spiritual,fisik dan mental.
Baca Juga : Mengenal Haji Mardud Beserta Ciri-cirinya, Waspada Tanda Haji Ditolak Allah SWT
“Ini bukan hanya perkara mampu secara finansial, tapi soal ketakwaan. Dan yang perlu menjadi catatan, tantangan menjalankan ibadah haji sejak Rasulullah SAW adalah tantangan fisik dan mental. Dengan kebijakan yang membuat jamaah nyaman dan aman, setidaknya kita bisa membuat haji menjadi ibadah yang makin menentramkan,” ujar KH Chriwanto dalam rilis pada Selasa (6/5/2025).
Dia memberikan contoh, peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), di Tangerang, Banten, pada Minggu (4/5/2025). Dengan adanya terminal tersebut, jamaah haji dimuliakan dan merasa nyaman sebelum naik ke pesawat, “Sebelumnya, jamaah haji bergerombol bahkan duduk di lantai. Dengan kapasitas 94 juta jamaah setiap tahunnya, jamaah haji bisa nyaman. Ini membuat psikologis jamaah sudah tenang sebelum berangkat,” tambahnya.
Di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soeta ini, jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi.
Pihak imigrasi menyiapkan 10 konter khusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. Di konter Imigrasi Arab Saudi tersebut, para jamaah haji langsung mendapatkan stempel dari otoritas Arab Saudi sehingga sesampainya disana tidak lagi melakukan antrean.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah sesampainya jamaah haji di Madinah maupun Mekkah. Jamah haji yang kehilangan koper, berebut kamar, dan ketua rombongan yang tiba-tiba sudah khusuk beribadah meninggalkan jamaahnya dalam keadaan kacau balau, selalu menjadi kritikan kepada penyelenggara haji, “Ingat ini zaman media sosial, masyarakat lebih suka curhat dan mengadukan suatu masalah di media ketimbang kepada petugas haji secara langsung,” tutur KH Chriswanto.
Oleh karena itu, dia menyambut baik pembangunan kampung haji yang digagas Presiden Prabowo. Menurutnya, DPP LDII melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terus melaksanakan perbaikan-perbaikan layanan, “Para pengurus KBIHU yang berada di bawah naungan LDII, kami dorong untuk terus meningkatkan pelayanan dan meminimalkan perasaan terabaikan dari jamaah haji,” tegasnya.
KH Chriswanto berpendapat dengan rencana Presiden Prabowo untuk membangun perkampungan haji, akan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan haji, “Semuanya akan terkontrol dan diharapkan dapat memusatkan kegiatan jamaah Indonesia di satu lokasi, sehingga memudahkan koordinasi dan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji dan umrah,” ujarnya dengan optimistik.
Baca Juga : DPRD Sampaikan 12 Rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2024
Lebih lanjut dia menegaskan dengan jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari 2 juta- 2,2 juta orang per tahun, pemerintah harus hadir untuk untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Apalagi jamaah haji dan umrah, umumnya adalah masyarakat yang sudah lanjut usia, sehingga benar-benar harus diurus dengan baik dengan perhatian khusus," ungkapnya.
Tidak sedikit jamaah haji dan umrah telah menabung cukup lama, dan juga menunggu cukup lama. Untuk itu, menurut KH Chriswanto Santoso mendukung pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik.
Terkait, urusan haji dan umrah akan diserahkan kepada lembaga khusus dalam bentuk kementerian ataupun lembaga baru, KH Chriswanto menyatakan dukungannya, “Asalkan pendirian kementerian atau lembaga baru tersebut dipandang pemerintah efektif, efisien, transparan dan mampu menjawab kepuasan jamah haji dan umrah,” tegasnya.
Dia mengungkapkan DPP LDII mendukung sepenuhnya mengenai ide Presiden Prabowo, agar biaya haji Indonesia lebih murah dibanding negara lain. Bagi DPP LDII, menurunkan biaya haji sangat memungkinkan, dengan cara efektifitas akuntabel dan transparansi, “Terutama, mampu transparan dan secara kreatif mengelola dana haji dari masyarakat. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat,” pungkasnya.
