JATIMTIMES - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang akan memfasilitasi pembangunan gedung eks Politeknik Kota Malang (Poltekom) sebagai tempat Sekolah Rakyat.
Rencana fasilitasi itu muncul usai gedung Poltekom dikunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah pada Minggu (4/5/2025) kemarin.
Baca Juga : Dari Pengabaian ke Kepanikan: Reaksi Batavia terhadap Pemberontakan Pulung di Ponorogo 1885
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto membenarkan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai penyedia fasilitas pada pembangunan gedung Poltekom. Karena perbaikan gedung dilakukan menggunakan anggaran APBN.
“Anggarannya semua dari pusat, perencanaannya dari pusat, pelaksananya dari pusat. Kota Malang hanya ketempatan saja,” kata Dandung, Senin (5/5/2025).
Dandung menerangkan, gedung eks Poltekom ini dibangun bukan dikonstruksikan sebagai boarding school atau asrama sekolah. Sehingga, menurutnya perlu ada beberapa perbaikan untuk menyesuaikan dengan program Sekolah Rakyat.
“Beliau (Sekjen PU, Zainal red) menyatakan kalau itu siap. Tapi ya tetap perlu pembenahan, perlu perbaikan, penyesuaian. Kalau boarding school perlu asrama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa fasilitas,” terang Dandung.
Nantinya, Dandung menjelaskan bahwa pembangunan gedung akan dikerjakan satuan kerja yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sementara, pengerjaan perbaikan gedung akan rampung pada Juni 2025 atau sebelum pembukaan tahun ajaran baru.
Baca Juga : Redam Gejolak, Bupati Sanusi Pastikan KEK Singhasari Berdampak bagi Masyarakat
“Pengerjaannya mulai saat ini ya. Kan tahun ajaran barunya di Juli ya, jadi Juni itu harus sudah selesai. Yang kerjakan dari pusat melalui satuan kerja. Kita hanya kita menyediakan fasilitasnya,” beber Dandung.
Ihwal pembangunan gedung sekolah rakyat, Dandung mengaku akan menggunakan tanah di kawasan Jalan Mayjend Sungkono, Kecamatan Kedungkandang. Namun Dandung belum bisa menjelaskan penuh, karena pihaknya belum mendapatkan arahan dari Kementerian PU.
“Iya rencananya, tapi kan dari Kementerian PU sendiri kan juga masih mengusulkan kepada Kementerian Sosial, jadi belum bisa berkomentar begitu. Fokusnya di Poltekom. Sehingga sesuai harapan Presiden ya, di tahun ajaran baru ini sudah bisa running, sudah bisa mulai,” pungkasnya.
