JATIMTIMES - Badan Pangan Nasional (Bapanas) komitmen mewujudkan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut turut tertuang dalam agenda penandatanganan perjanjian kerja sama antara lembaga pengelola dana bergulir koperasi dengan PT PG Rajawali I dan pusat koperasi primer tebu rakyat, yang berlangsung di Pabrik Gula (PG) Rajawali I, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Kamis (24/4/2025).
Pada serangkaian agenda yang sekaligus pembukaan musim giling di PT PG Rajawali I (Krebet Baru) tersebut, turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Di antaranya mulai dari Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, akademisi, bisnis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, sejumlah komunitas hingga Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
Baca Juga : Kemenag Kota Malang Tegaskan Komitmen Bangun Pelayanan Publik Berintegritas
"Hari ini, ulama, umara, umat berkumpul semua. Bahkan dari sektor bisnis juga ada. Jadi pentahelix, dan kami semua sepakat, nomor satu adalah soal kesejahteraan petani," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, saat ditemui JatimTIMES disela serangkaian agenda.
Dijabarkan Arief, supaya petani sejahtera harus ada beberapa langkah konkret. Di antaranya mulai dari memperbaiki lahan pertanian.
"Lahannya dikembalikan unsur haranya. Berikutnya, kita bicara bibit, pupuk, air ini yang mesti satu paket. Bibit itu juga harus bibit yang bagus, (jangan) bibit yang sudah dari puluhan tahun lalu masih di pakai juga. Jadi perlu varietas baru," bebernya.
Arief menyebut, varietas bibit baru bagi petani tersebut ditujukan supaya bisa memiliki ketahanan dengan kondisi alam saat ini. "Supaya produktivitasnya bisa tinggi," ujarnya.
Jika sejumlah langkah konkret yang kini telah mulai dilaksanakan pemerintah tersebut terealisasi maksimal, disampaikan Arief, maka produktivitas petani akan meningkat. Dengan demikian, secara otomatis akan terwujud kesejahteraan bagi para petani.
"Jadi kesejahteraan petani itu ya urutannya dari situ. Swasembada pangan termasuk gula itu bisa terjadi kalau kita mensejahterakan petani," tegasnya.
Sekedar diketahui, pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) gula sebesar Rp 14.500. "Hari ini, kita bicara beli gula petani Rp 14.500, jadi kita ya harus beli Rp 14.500. kalaupun lelang, juga tidak boleh di bawah, harus di atas itu," ujarnya.
Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, disampaikan Arief, semua pihak terutama yang berkaitan dengan pangan harus membela petani. "Harga gabah kering panen Rp 6.500. Bulog hari ini stoknya sudah 600 ribu ton, biasanya stok nasional 600-800 ribu ton, padahal ini hanya di Jawa Timur. Berarti kan ini membantu petani, hampir tidak ada petani mengeluh hari ini," tegasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menyiapkan sejumlah langkah konkret lainnya. Di antaranya ialah pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Tentunya nanti di setiap kabupaten/kota, termasuk bupati, kemudian BUMN di bidang pangan, kemudian petaninya, hingga koperasinya semua akan aktif," tuturnya.
Baca Juga : Efisiensi Mulai Berimbas ke Penurunan PAD Kota Malang dari Sektor Pajak Hotel
Selain pemerintahan, pihak terkait yakni TNI dan Polri juga turut dilibatkan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan tersebut. "Satgas pangan daerah seperti kemarin saat lebaran, Alhamdulillah kami bisa sama-sama menjaga, baik pasokan maupun harga," ujarnya.
Sebagai perbandingan, disampaikan Arief, di luar negeri pada saat memasuki musim giling tebu, dalam sekali panen bisa menghasilkan sekitar 200 ton per hektare. Sementara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang rata-rata hanya 120-150 ton dan itu sudah masuk kategori bagus.
Padahal, dari hasil koordinasinya bersama Bupati Malang HM. Sanusi, dulu dalam sekali panen bisa menghasilkan antara 200-250 ton. "Jika bicara produktivitas, itulah yang mau kami kembalikan. Beliau (Bupati Malang) juga mau menyisihkan dari APBD sekitar Rp 10 miliar untuk penelitian atau buat bibit," ujarnya.
Guna mendukung upaya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tersebut, Bapanas juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Termasuk berkoordinasi dengan BUMN hingga pabrik gula untuk turut mendukung.
"Ya nanti dalam perencanaan kita anggarkan di 2026," ungkap Bupati Malang HM. Sanusi saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Diakui Sanusi, perencanaan anggaran senilai Rp 10 miliar tersebut nantinya akan dialokasikan melalui dinas terkait. Termasuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang.
"(Rp 10 miliar) itu untuk dialokasikan di Dinas Pertanian untuk mendukung pengadaan bibit bagi petani tebu di Kabupaten Malang," pungkas Sanusi.
