JATIMTIMES - Program Sekolah Rakyat di Kota Malang diproyeksikan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengatakan bahwa beroperasinya sekolah rakyat ini nantinya akan memiliki segmentasi yang berbeda dengan sekolah pada umumnya, termasuk sekolah swasta.
Untuk itu, Suwarjana lantas meminta kepada sekolah swasta di Kota Malang untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, Jana memastikan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan keluarga dengan status ekonomi miskin ekstrem.
Baca Juga : Komunitas Honda Jatim Serbu dan Meriahkan Honda Dream Cup 2025 Seri Malang
"Jangan khawatir untuk swasta karena Sekolah Rakyat ini siswanya lain dengan sekolah umum. Bukan berarti mengurangi jatah murid karena ini dikhususkan untuk orang kurang beruntung, kemiskinan ekstrim," tutur Jana.
Sekolah Rakyat akan mengambil data yang dimiliki Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dalam pencarian siswa. Untuk sementara, Sekolah Rakyat dibuka bagi tingkat SD dan SMP dengan masing-masing sekitar 2-3 rombongan belajar (rombel).
"Jika sesuai ketentuan, untuk sekolah umum, SD rombelnya 28, SMP 32. Tapi kami gak tahu karena belum duduk barengan dengan pemerintah pusat untuk juknisnya. Kemarin komunikasi dengan PU untuk 1 rombel dianggap 50, dipecah jadi 2. Tapi kami siapkan per rombel 60 siswa untuk sementara," jelasnya.
Seperti yang diketahui, di Kota Malang sendiri Sekolah Rakyat rencananya akan ditempatkan Politeknik Kota Malang (Poltekom), Kecamatan Kedungkandang. Dengan konsep boarding school, rencananya juga akan dilengkapi asrama.
"Mulai kemarin pengukuran lokasi baik yang asrama maupun calon gedung sekolahnya. Sekolah Rakyat yang terlibat Disdikbud dengan Dinsos. Jadinya di Poltekkom, asramanya kita sudah punya di depan Rusunawa," katanya.
Baca Juga : Kuota 150 Siswa Sekolah Rakyat Kota Batu Dibuka Jenjang SMP, Bakal Ada Seleksi Perekrutan Guru
Suwarjana menambahkan bahwa untuk tenaga kependidikan seperti guru, sekaligus petugas asrama dan lainnya menjadi kewenangan dari Kementerian Pendidikan.
"Karena belum rakor, konon (guru) akan dikirim dari Kementerian Pendidikan," pungkasnya.
