JATIMTIMES - Di Indonesia, gelar "Haji" menjadi hal yang lumrah disematkan di depan nama seseorang yang telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Tak hanya di dokumen resmi, masyarakat pun terbiasa menyapa mereka dengan sebutan "Pak Haji" atau "Bu Hajjah". Tapi tahukah kamu, tradisi ini ternyata tidak ditemukan di banyak negara Islam lainnya?
Meski secara harfiah kata haji berasal dari bahasa Arab ḥajj (ØØ¬Ù‘), yang berarti "menyengaja" atau "berziarah", khususnya ke Ka'bah di Makkah, penyematan gelar ini secara sosial lebih populer di wilayah Melayu. Dan di Indonesia, sejarahnya cukup panjang, bahkan berakar dari masa penjajahan Belanda.
Mengutip laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), di masa lampau, pergi haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi juga perjuangan hidup. Jamaah dari Nusantara harus menempuh perjalanan laut berbulan-bulan lamanya. Dalam perjalanan itu, mereka kerap menghadapi badai, ancaman perompak, hingga harus menyeberangi gurun.
Karena begitu berat dan banyaknya risiko perjalanan ke Makkah, mereka yang berhasil pulang dengan selamat dianggap luar biasa. Kepulangan itu bukan hanya membawa berkah spiritual, tapi juga kehormatan sosial.
Tak hanya untuk berhaji, banyak tokoh Nusantara masa lalu juga pergi ke Makkah atau Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan ini, ulama dan tokoh masyarakat kerap menuntut ilmu di pusat-pusat Islam dunia itu.
Dari sinilah mulai muncul tradisi penyematan gelar "Haji". Awalnya, gelar ini menjadi semacam penanda bahwa seseorang sudah mendapatkan ilmu dan legitimasi keagamaan dari Tanah Arab. Di sisi lain, ini juga menjadi penanda bahwa orang tersebut telah menjalankan salah satu rukun Islam, yakni ibadah haji.
Menariknya, penggunaan gelar "Haji" semakin menguat di masa kolonial Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial mulai menyadari bahwa banyak tokoh yang baru pulang dari Makkah justru membawa semangat perjuangan dan pencerahan yang berpotensi menggoyahkan kekuasaan mereka.
Demi mengendalikan hal tersebut, Belanda mengambil langkah strategis. Pada tahun 1872, mereka membuka Konsulat Jenderal pertama di wilayah Arabia. Salah satu tugas utamanya adalah mengawasi para jemaah asal Hindia-Belanda.
Di sinilah taktik Belanda dimainkan. Para jemaah diwajibkan menggunakan gelar dan atribut "Haji" agar mudah diidentifikasi, dilacak, dan dipantau. Dengan begitu, mereka tahu siapa saja yang baru kembali dari pusat peradaban Islam.
Belanda bukannya tanpa alasan mewaspadai para "Haji". Faktanya, sejumlah tokoh besar yang menjadi penggerak organisasi Islam dan kebangsaan di Nusantara memiliki gelar tersebut.
Sebut saja KH Samanhudi yang mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1905, KH Ahmad Dahlan yang melahirkan Muhammadiyah pada 1912, HOS Tjokroaminoto dengan Serikat Islam (SI) pada 1912, hingga KH Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926. Nama-nama ini tak hanya dikenal sebagai tokoh agama, tapi juga motor perlawanan terhadap penjajahan.
Di mata masyarakat, gelar "Haji" kala itu bukan hanya soal ibadah. Ia telah menjadi simbol keilmuan, perjuangan, hingga kepemimpinan.
Seiring waktu, meski Indonesia sudah merdeka, penyematan gelar "Haji" tetap lestari. Bahkan, penggunaannya kian meluas. Jika dulu gelar ini identik dengan pemuka agama atau pejuang, kini siapa pun yang menunaikan haji dapat menyandangnya.
Masih menurut laman Kemenag, saat ini gelar tersebut juga memiliki nilai kultural. Banyak tokoh masyarakat, pejabat, hingga orang-orang terpandang menyandang gelar "Haji", yang kerap diasosiasikan dengan status sosial tinggi.
Bahkan dalam beberapa kasus, gelar "Haji" dianggap bisa meningkatkan kredibilitas seseorang, baik dalam bidang sosial, keagamaan, hingga politik.
Asal Usul Gelar Haji di Indonesia: Taktik Belanda untuk Pengawasan
Penulis : Binti Nikmatur - Editor : Nurlayla Ratri
admin
1 min read
