JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang saat ini sedang memetakan calon murid yang nantinya akan bersekolah di Sekolah Rakyat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, bahwa program Sekolah Rakyat merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI untuk memberikan fasilitas pendidikan yang gratis dan layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Baca Juga : Universitas Terbuka Punya 2 Program Beasiswa, Ini Tips Mendaftarnya
"Untuk calon siswa-siswinya pemetaannya dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dengan memetakan anak-anak usia SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin," ungkap Donny.
Menurut Donny, berdasarkan informasi yang ia terima, bahwa konsep dari program Sekolah Rakyat yang dinahkodai oleh Kementerian Sosial RI ini bentuknya boarding school atau terdapat asrama di dalamnya.
"Sehingga, nantinya siswa-siswi tidak perlu pulang pergi dari rumah, karena setiap harinya sudah menginap di sekolah," tutur Donny.
Berkaitan dengan guru yang akan bertindak sebagai tenaga pengajar di Sekolah Rakyat, nantinya semua akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya kebutuhan sarana prasarana di dalam bangunan gedung Sekolah Rakyat.
Donny menyebut, jajaran pemerintah daerah di bawah hanya diminta untuk menyiapkan lahannya saja dengan minimal luas bangunan lima hektare. Pasalnya dari pemerintah pusat berharap satu lokasi Sekolah Rakyat setidaknya dapat menampung 1.000 siswa-siswi.
"Pemkot Malang mengusulkan Poltekom serta Rusunawa Dikbud Tlogowaru. Jadi diusulkan hanya satu, karena dua bangunan itu di satu komplek. Di komplek Tlogowaru itu sekitar segitu (lima hektare) luasnya," tutur Donny.
Pihaknya mengaku lebih mengusulkan lokasi yang sudah berdiri bangunan dikarenakan dari pemerintah pusat meminta agar lebih diprioritaskan lahan yang sudah berdiri bangunan. Sehingga nantinya tidak menelan anggaran terlalu banyak dan program Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan.
Baca Juga : SNBP 2025, UB Terima 1.092 Maba dari Jalur Prestasi
"Pemerintah pusat menyampaikan diprioritaskan yang sudah ada bangunannya, sehingga tidak perlu memakan biaya banyak. Hanya pemeliharaan dan sebagainya," kata Donny.
Lebih lanjut, setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat, dalam waktu dekat tim dari Kementerian Pekerjaan Umum RI akan turun ke daerah untuk melakukan survei lokasi dan bangunan yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama tim dari pemerintah pusat.
"Kami menunggu nanti hasil survei pemerintah pusat, nanti kota mana saja yang dinilai memadai. Misalnya menyetujui yang diusulkan Pemkot Malang, berarti fokus Malang Raya di lokasi Kota Malang," ujar Donny.
Sementara itu, pihaknya juga menginformasikan bahwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengusulkan dua lokasi di wilayah Malang Raya untuk dijadikan Sekolah Rakyat. Di antaranya Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kota Malang, serta UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bimasakti Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
