JATIMTIMES – BUMN PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menerima kunjungan kerja Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Legislasi DPR RI, H. Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dalam kunjungan tersebut, DPR mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di kawasan industri guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Di sana BHS diterima langsung oleh Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, bersama jajaran direksi dan beberapa kepala divisi. Antara lain, Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko Rizka Syafittri Siregar; Direktur Pemasaran dan Pengembangan Silvester Budi Agung; serta Direktur Operasi Lussi Erniawati.
Baca Juga : Pertamina Sebut Konsumsi BBM Jenis Gasolin di Malang Raya Diprediksi Naik 15 Persen Saat Lebaran
Sebagai informasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyetujui proyek pembangunan kawasan industri Ngawi untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Artinya, proyek tersebut akan dikerjakan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini, Ngawi dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sehingga, kawasan industri di Ngawi berpotensi bergerak di sektor agroindustri, industri berbasis perkebunan, peternakan, hingga logam nonferrous. Hal ini tentu mendukung program dalam mewujudkan swasembada pangan.
Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetyono, menyampaikan apresiasi atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh DPR RI. Ia menjelaskan bahwa Ngawi dipilih sebagai lokasi kawasan industri karena memenuhi empat kriteria utama, yakni harga dan status tanah yang kompetitif, ketersediaan infrastruktur, serta tarif air dan energi seperti gas yang kompetitif.
“Pengembangan lahan baru sangat penting untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Ini tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja,” ungkap Didik yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Kamis (27/3).
Ia menjelaskan bahwa ketersediaan lahan merupakan kunci bagi Indonesia dalam menarik investor asing, terutama di tengah ketegangan perdagangan antara China dan Amerika Serikat.
“Ketegangan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik relokasi industri dari luar negeri, khususnya yang terdampak perang dagang,” pungkas Didik.
Sementara itu BHS menyatakan ingin memastikan bahwa kawasan industri milik negara ini berfungsi dengan baik di usianya yang telah menginjak 51 tahun. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi VII DPR RI yang membidangi industri strategis, energi dan sumber daya mineral (ESDM), riset dan teknologi, serta lingkungan hidup dan kehutanan.
“Dengan perencanaan dan kebijakan yang tepat, kawasan industri dapat menjadi motor utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi, teknologi, dan keberlanjutan agar ekonomi Indonesia semakin kompetitif di tingkat global,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Gerindra yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I meliputi Surabaya dan Sidoarjo.
Baca Juga : Jurusan Paling Banyak Diminati di ITS, Calon Maba Buruan Merapat
Ia juga menegaskan pentingnya percepatan realisasi kawasan industri Ngawi agar Indonesia tidak kehilangan peluang investasi ke negara competitor seperti Thailand atau Malaysia.
“Investasi dari China ini berpotensi menyerap 10 ribu tenaga kerja. Jangan sampai lepas. Kita harus bergerak cepat. Belum lagi sudah ada 10 investor lain yang juga tertarik berinvestasi di Ngawi,” tegasnya.
SIER sendiri mengajukan lahan seluas 1.090 hektare untuk pengembangan kawasan industri di Ngawi. Jika terealisasi, BHS optimistis masuknya investor asing, terutama dari China, yang saat ini terdampak ketegangan dagang dengan Amerika Serikat, akan menjadi penggerak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan kawasan industri Ngawi sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena sudah berstatus PSN, saya siap membantu melakukan konsolidasi dengan kementerian terkait agar percepatan dapat segera dilakukan,” imbuhnya.
