JATIMTIMES - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengusulkan agar perencanaan tata ruang Malang Raya masuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Wacana ini disebut Wahyu sudah disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.
Dijelaskan Wahyu, masalah banjir merupakan masalah bersama Malang Raya. Sehingga, membutuhkan tiga kepala daerah untuk turun menjadi satu tanpa memikirkan batas administrasi.
Baca Juga : Skema Drainase Soehat, Arah Air akan Diputar
“Saya sudah bertanya langsung kepada Pak Menteri ATR. Penyelesaian banjir dan macet yang ada di Kota Malang itu tidak bisa selesai kalau dibatasi secara administrasi. Malang Raya harus duduk bersama,” ujar Wahyu.
Wahyu memberi contoh banjir yang ada di Bekasi dan Tangerang. Hal itu terjadi bukan hanya faktor internal, melainkan pengelolaan tata ruang pada sekitarnya.
Hal serupa juga terjadi di Malang Raya, dimana Kota Malang kerap menerima dampak banjir akibat curah hujan tinggi.
Oleh karena itu, Wahyu menilai penting untuk memasukkan perencanaan tata ruang Malang Raya ke dalam rencana strategis nasional.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dan pengelolaan tata ruang di tiga wilayah tersebut dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang hanya berfokus pada satu daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah lain.
Baca Juga : Sedang Dinanti Banyak Orang, Inilah Asal Usul Kata Lebaran dan Sejarahnya
“Karena tata ruang Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, itu harus seimbang. Harus duduk bersama. Harus punya tanggungjawab bersama yang tidak bisa hanya di atur di Kota Malang saja,” beber Wahyu.
Pembicaraan Wahyu dengan AHY itu mendapat respons positif. Kemudian, AHY meminta Pemprov Jatim untuk mengambil peran dalam mengkoordinasikan kebijakan tata ruang Malang Raya.
Jika akhirnya masuk dalam PSN, Wahyu menyampaikan pendanaan untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan kemacetan tidak hanya mengandalkan APBD daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
