JATIMTIMES - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang berkomitmen akan menjaga ekosistem lingkungan di Kota Malang. Salah satunya yang terjadi pada rencana perbaikan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta.
Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi usai perbaikan drainase dilakukan. Hal itu berkaitan mengembalikan ekosistem lingkungan pasca perbaikan.
Baca Juga : Berkah Ramadan, Bazar Lontar Jadi Penguat Ekonomi Kerakyatan
“Bagaimana secara teknis kami akan jalankan program-program pengembalian ekosistem lingkungan pasca pembangunan drainase,” tegas Rahman.
Dijelaskan Rahman, penanaman kembali nantinya tergantung jenis pohonnya. Namun jika melihat rencana perbaikan drainase, maka DLH Kota Malang berfikir sementara untuk tidak menanam pohon yang berakar kuat.
“Kalau kita tanam pohon yang berakar kuat, khawatirnya akan rusak. Kita cari jenis pohon yang akarnya tidak terlalu menjalar atau kuat sehingga tidak merusak. Contohnya tabebuya bisa. Tapi pada saat musimnya tidak semi, tentu ada risikonya. Semua ada konsekuensi,” beber Rahman.
Sebagai informasi, Pemkot Malang memang akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait perbaikan drainase tersebut. DLH sendiri mendapatkan dapuk sinergitas masing-masing perangkat.
“Namun secara aspektual pohon-pohon ini sebagaimana ini jalur provinsi, adalah milik provinsi. Pelaksanaannya pun di pihak ketiga. Semua sepanjang jalan provinsi,” imbuh Rahman.
Pada perencanaan, DLH Kota Malang telah diminta untuk menghitung jumlah pohon. Fakta di lapangan, pohon disepanjang Jalan Soekarno-Hatta mencapai 147 pohon.
Baca Juga : Go with the Right EV: Riding Bersama Motor Listrik Honda & Ngabuburide
“Secara perencanaan memang 147 pohon, tapi kalau dalam rekayasa lapangan bisa dihindarkan 147 pohon, tidak menutup kemungkinan tidak sebanyak itu,” ungkap Rahman.
Rahman pun tak menampik mendapatkan pesan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk semaksimal mungkin menghindari pemotongan banyak pohon. Karena secara aset, tidak bisa dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim.
“Dalam perencanaan pembangunan di provinsi itu tidak ada RABnya biaya persiapan lahan atau pengerjaan pemotongan pohon. Makanya diluruskan, Pemkot Malang membantu didalam kegiatan pembangunan drainase provinsi. Karena tidak dituangkan dalam RAB pengerjaan persiapan lahan berupa pemotongan lahan. Pohon ini secara aspektual miliknya provinsi,” beber Rahman.
