JATIMTIMES - Baru-baru ini, muncul dugaan bahwa data nomor pokok wajib pajak (NPWP) bocor dan diperjualbelikan di dunia maya.
Menanggapi insiden ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil langkah pencegahan.
Baca Juga : Terekam CCTV! Sekelompok Orang Mencuri Sandal di Mal Malang
Jokowi juga meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran tersebut. "Saya sudah perintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera memitigasi kejadian ini secepat mungkin," ujar Jokowi, Kamis (19/9).
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa kejadian kebocoran data ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Menurut dia, hal ini bisa terjadi akibat keteledoran dalam pengelolaan password atau penyimpanan data di berbagai tempat yang rentan diretas.
"Kejadian seperti ini juga terjadi di negara lain. Mungkin ada kelalaian dalam pengelolaan password atau penyimpanan data di berbagai tempat, yang bisa saja membuka celah untuk peretas (hacker)," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk segera melakukan evaluasi. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk mendalami masalah ini guna memastikan langkah-langkah selanjutnya.
"Saya sudah minta dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terkait masalah ini. Hasilnya nanti akan dijelaskan oleh dirjen Pajak dan tim IT," ujar Sri Mulyani.
Dia juga menegaskan bahwa konferensi pers akan segera dilakukan untuk mengumumkan hasil evaluasi yang tengah berlangsung. Hal ini dilakukan guna memberikan penjelasan dan transparansi kepada publik.
Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait dugaan kebocoran data tersebut.
"Saat ini, tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar mengenai kebocoran data," ujar Dwi Astuti.
Baca Juga : Bupati Sanusi Kunjungi Stan Pameran Gelar Karya Dispendik Kabupaten Malang: Harus Terus Dikembangkan
Dugaan kebocoran data ini pertama mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums melalui akun X pribadinya @secgron. Dalam unggahannya, Teguh menyebut bahwa sebanyak 6 juta data NPWP telah diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada Rabu, 18 September 2024.
Data yang bocor tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga informasi sensitif lainnya seperti nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.
Teguh Aprianto mengungkapkan bahwa data tersebut dijual dengan harga sekitar 150 juta rupiah. "Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan banyak informasi pribadi lainnya," tulis Teguh dalam unggahannya di X.
25 nama teratas dari total 10.000 sampel yang dibocorkan oleh pelaku. (Foto: X)
Sampel data yang beredar di antaranya juga mencakup 25 nama teratas dari total 10.000 sampel yang dibocorkan oleh pelaku. Informasi dalam sampel tersebut sangat lengkap, mulai dari identitas pribadi hingga detail pajak. Dalam sampel data yang bocor, tercantum informasi milik tokoh-tokoh penting, termasuk Jokowi, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, serta beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan menkominfo.
Hingga saat ini, pihak berwenang terus mendalami kasus ini untuk mencari tahu penyebab pasti dan pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran data ini. Di sisi lain, publik berharap ada peningkatan keamanan dan perlindungan data di masa depan, mengingat dampak serius yang bisa ditimbulkan dari kebocoran informasi pribadi tersebut.
