Respon DPRD Sidoarjo Soal Putusan MK Terkait Sekolah Gratis: Tentunya Berdampak Pada APBD

JATIMTIMES - Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H. Damroni Chudlori menyoroti potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah negeri dan swasta gratis mulai jenjang SD hingga SMP. Menurut Damroni, pihaknya mengamini rencana pemerintah bahwa akan ada serapan dana yang besar untuk merealisasikan putusan tersebut.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan program anggaran yang sudah berjalan apalagi sekolah gratis, terutama sekolah swasta. Dimana selama ini secara administrasi pengolahan anggaran berasal dari SPP siswa.

Baca Juga : Sempat Ditalangi Koperasi karena Terlambat, Upah Sopir Apel Gratis Akhirnya Dibayarkan

 "Secara pembiayaan, APBD daerah kita pasti terbebani terutama sekolah swasta anggaran operasional apakah juga disupport atau tidak. Namun intinya, itu sudah menjadi satu perintah, satu kebijakan yang harus dilaksanakan nantinya apabila harus diterapkan di daerah," ungkap Damroni saat ditemui, Senin (9/6/2025) lalu.

Damroni mengungkapkan, apabila program tersebut benar akan terealisasi maka Komisi D DPRD Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo guna mendorong pelaksanaan putusan tersebut.

Damroni menambahkan, belum turunnya juklak-juknis membuat mekanisme penerapan kebijakan itu belum jelas di daerah. Pihaknya memastikan bahwa tetap mendukung kebijakan nasional tersebut dan siap menjalankan keputusan sesuai ketentuan pusat.

Namun, ia mengingatkan kembali pentingnya kejelasan teknis agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan persoalan anggaran maupun administratif seperti sebelumnya di sekolah yakni terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang serapannya belum maksimal.

"Kalau memang petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya sudah turun, ya harus dijalankan tentunya juga harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu agar bisa berjalan maksimal. Jangan sampai menimbulkan pro kontra dan harus tepat sasaran bantuannya mengingat program sebelumnya untuk sekolah perlu adanya pemerataan untuk sekolah yang benar - benar membutuhkan," tegas Damroni.

Damroni juga menekankan, agar kebijakan tersebut nantinya tidak merugikan pihak sekolah meski saat ini sekolah gratis di jenjang SD hingga SMP di daerah sudah menjalankan program tersebut dan menerima manfaatnya melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)...

Baca Selengkapnya