Pemkab Blitar Ukir WTP Kesembilan, Bupati Rijanto: Ini Bukti Kerja Kolektif

JATIMTIMES - Prestasi bukan datang dari kebetulan. Prestasi itu hasil dari kerja panjang, konsistensi, dan komitmen tanpa henti. 

Hal inilah yang tengah dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar setelah kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Pencapaian ini sekaligus menjadi torehan kali kesembilan  berturut-turut sejak pertama diraih.

Baca Juga : Menantu Kajoran, Musuh Mataram: Raden Trunojoyo dan Revolusi Pinggiran

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 27 Mei 2025. Dalam gelombang ketiga ini, sebanyak 14 kabupaten/kota di Jawa Timur menerima hasil pemeriksaan secara serentak. Dari Blitar, Bupati Rijanto hadir langsung menerima laporan tersebut dari Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Jatim Ayub Amali.

Momen itu bukan sekadar seremoni birokrasi. Lebih dari itu, ia adalah pengakuan atas tata kelola keuangan daerah yang telah dikerjakan dengan serius. Predikat WTP, sebagaimana disampaikan BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), memiliki sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Blitar Rijanto dalam keterangannya menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP kali sembilan berturut-turut adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah konsisten menjaga disiplin dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Predikat ini bukan tujuan akhir, melainkan tonggak untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Harapan kami, ke depan, kualitas pelaporan dan pengelolaan APBD semakin baik dan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rijanto sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Pemkab Blitar.

Opini WTP dari BPK merupakan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mencapainya, suatu entitas pemerintahan harus menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD bisa dipertanggungjawabkan, tercatat secara rapi, dan bebas dari temuan signifikan...

Baca Selengkapnya