JATIMTIMES - Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim menyoroti insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7/2025) malam. Ia menyesalkan kacaunya data penumpang yang tercatat pada manifes KMP Tunu Pratama Jaya.
Abdul Halim menilai, insiden tersebut tidak hanya menyisakan duka mendalam. Lebih dari itu, tragedi ini juga mengungkap kelemahan prosedur keselamatan transportasi laut.
Baca Juga : Toko Modern Menjamur, Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim Minta Pemprov Turun Tangan
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan fakta baru bahwa jumlah korban hilang yang dilaporkan keluarga melebihi angka dalam manifes kapal, menunjukkan adanya penumpang tidak terdaftar. Hal ini dianggap sebagai kesalahan prosedur yang fatal.
“Fakta baru menunjukkan jumlah keluarga yang melaporkan kerabat hilang justru lebih banyak saat didata ulang. Ini tidak sesuai dengan manifes, dan ini merupakan temuan baru yang serius,” ujar Abdul Halim, Selasa (8/7/2025).
Menurut dia, ketidaksesuaian manifes dengan jumlah penumpang menunjukkan pelanggaran prosedur yang membahayakan keselamatan. Ia pun menyoroti aspek kelayakan pelayanan.
“Kelayakan kapal tidak hanya soal mesin, tetapi juga keseluruhan aspek, termasuk akurasi manifes. Ketidaksesuaian ini adalah kesalahan fatal,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, Komisi D DPRD Jatim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola transportasi laut. Abdul Halim menekankan pentingnya keselamatan penumpang, terutama karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai tulang punggung akses antar-pulau.
Baca Juga : PSHT Jember Larang Anggota Konvoi dan Rusuh, Siap Dihukum jika Pelanggaran Terjadi
“Kami mendorong evaluasi total agar keselamatan penumpang diutamakan, bukan hanya mengejar pendapatan dengan mengabaikan prosedur,” ujarnya.
“Karena ini domain Kementerian Perhubungan, kami berharap tragedi ini menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh agar keselamatan tidak lagi diabaikan,” lanjutnya.
