JATIMTIMES - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang menaungi wilayah kerja Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo terus menguatkan peran dan tugasnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina menyampaikan, di wilayah kerja Bank Indonesia Malang pada akhir 2024 lalu, ekonomi di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo bertumbuh hingga 5,20 persen.
Baca Juga : Pesawat Diancam Bom, PPIH Debarkasi Surabaya Minta Keluarga Jemaah Tetap Tenang
"Ekonomi tumbuh solid wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo 5,20 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut di atas Jawa Timur yang tumbuh sebesar 5 persen dan di atas nasional yang sebesar 4,87 persen," ujar Febrina kepada JatimTIMES.com.
Menurut Febrina, pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang menunjukkan tren positif ini didorong dengan permintaan domestik, konversi, konstruksi dan ekspor bersih serta kontribusi besar datang dari industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.
Pihaknya menjelaskan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang terus menguatkan peran dan tugasnya. Bank Indonesia sendiri memiliki tiga tugas utama yang dijalankan. Yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Kalau dari sistem pelaksanaan kebijakan moneter tentunya pengendalian inflasi itu menjadi hal yang penting. Disamping juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan pemerintah daerah, di antaranya melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)," jelas Febrina.
Menurut dia, untuk pengembangan ekonomi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya seperti bussines matching yang dapat dilakukan antara perbankan maupun dengan buyer atau pembeli. Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Kemudian dari sisi ekonomi syariah kita juga terus mendorong ekonomi untuk bisa bertumbuh, salah satunya dengan pemanfaatan wakaf untuk ekonomi produktif," kata Febrina.
Selanjutnya, dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran yakni dengan penerapan digitalisasi. Menurut dia, sudah ada beberapa upaya terkait dengan digitalisasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, dari sisi belanja dapat mendorong konsumsi pemerintah agar lebih mudah serta adanya kartu kredit pemerintah daerah.
Baca Juga : Uniknya M 111 2025, Diikuti Peserta 77 Tahun yang Kayuh Sepeda dari Banjarnegara
"Bentuk sinergi dengan pemerintah daerah biasanya bentuknya kerja sama kegiatan. Seperti kegiatan edukasi, sosialisasi, kemudian juga percepatan perluasan kanal pembayaran tentunya kita juga mengajak perbankan dan pemerintah daerah untuk membuka kanal-kanal pembayaran," jelas Febrina.
Namun, pihaknya menyadari bahwa terkait dengan pembukaan kanal-kanal digital untuk sistem pembayaran perlu ditingkatkan lagi. Perlu adanya penambahan kanal digital untuk sistem pembayaran di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan PAD dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah.
"Kebanyakan masih menggunakan payment point misalnya pembayaran melalui teller. Padahal kanal pemerintah itu banyak dan itu sebenarnya bisa mengurangi peluang kebocoran bagi PAD itu sendiri. Jadi, pendapatan daerahnya lebih optimal. Jadi dengan membuka kanal dengan banyak, pajak-pajak dari luar daerah itu bisa masuk lebih banyak lagi sehingga bisa membiayai daerah lebih baik," ungkap Febrina.
Lebih lanjut, terkait dengan tugas menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki kebijakan yang menurut Febrina sangat baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. "Dari sisi makroprudensial, kita punya kebijakan likuiditas makroprudensial yang mendorong sektor-sektor unggulan yang produktif diberikan ruang yang lebih bagi perbankan untuk memberikan penyaluran kreditnya," pungkas Febrina.
