JATIMTIMES - Ratusan truk dan sopir gelar aksi demo di Jalan Ir Soekarno, Kamis (19/6/2025). Aksi demo yang berlangsung di kawasan yang dikenal dengan sebutan Jalibar, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut merupakan serangkaian aksi penolakan pemberlakuan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang mulai ditegakkan pemerintah sejak awal Juni 2025.
"Kami menolak aturan dari pemerintah, kan sekarang ada aturan soal ODOL. Jadi para sopir ini menyayangkan kebijakan tersebut," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Tito Yuan Damara, saat ditemui JatimTIMES di sela agenda demo.
Baca Juga : Komisi D DPRD: Kehadiran Trans Jatim di Malang Raya Momentum Atasi Kemacetan
Sebagaimana diberitakan, aksi demo para sopir truk di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Malang tersebut merupakan aksi solidaritas dari aksi yang ada di Surabaya. Adapun di Surabaya, para pengemudi yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni:
• Hentikan operasi ODOL secara sepihak;
• Buat regulasi yang mengatur ongkos angkutan logistik secara adil;
• Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009;
• Berikan perlindungan hukum kepada sopir sebagai pekerja sektor transportasi;
• Berantas praktik premanisme dan pungutan liar di jalanan;
• Berlakukan kesetaraan hukum bagi semua pelaku di sektor logistik.
Para sopir menilai implementasi Zero ODOL tanpa solusi justru memberatkan mereka secara ekonomi dan hukum. Para sopir juga merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menyangkut nasib kerja mereka di lapangan.
Adapun sejak 1 Juni 2025, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjalankan program nasional bertajuk Indonesia Menuju Zero ODOL. Penegakan dilakukan melalui tiga tahap, yakni sosialisasi, pemberian peringatan, dan sanksi hukum.
Truk yang kedapatan kelebihan muatan tidak hanya dikenai tilang, namun juga dipantau hingga kembali ke batas standar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem logistik nasional.
Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan cetak biru dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (KP3EI).
Pemerintah menyebut truk ODOL sebagai penyumbang besar kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa 10,5 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan barang over dimension dan over load.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi kedua setelah kendaraan pribadi. Sebagai perbandingan, kendaraan angkutan orang menyumbang 8 persen kecelakaan, sementara mobil penumpang hanya 2,4 persen.
Selain aspek keselamatan, dampak ODOL terhadap infrastruktur juga cukup parah. Truk overloading juga diklaim sering membawa muatan hingga 50 ton, jauh melebihi kapasitas maksimal jalan nasional yang hanya dirancang menahan beban sekitar 13 ton.
"Ibaratnya, jika bahan pokok muatannya sesuai dengan aturan tonase, otomatis operasionalnya tetap. Sedangkan muatannya minim. Jadi nanti itu kan ruginya tidak di supir saja, tapi ke masyarakat juga," ujar Tito.
Meski kebijakan yang kini jadi tuntutan para aksi massa tersebut telah diberlakukan mulai awal Juni 2025, namun, diakui Tito, untuk sementara pihak terkait masih melakukan sosialisasi. Sedangkan pada bulan Juli, jika masih ada yang melanggar peraturan Zero ODOL akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jadi ini memberatkan sopir, kemudian yang punya truk dan masyarakat. Ibaratnya beras muatan 8 ton ongkos Rp 4 juta, sekarang kalau ikut aturannya menjadi 4 ton. Apa mau yang punya beras ongkosnya tetap Rp 4 juta, yang jelas tidak mau," tegasnya.
Baca Juga : Rudal Iran Hantam RS Israel, Tel Aviv Murka Hingga Lontarkan Ancaman Ini
Padahal, dijelaskan Tito, sesuai perhitungan dengan ibarat yang sama tersebut, para sopir minta besaran upah dan biaya operasional tidak dikurangi. "Kalau sopir tetap minta Rp 4 juta, otomatis perkilonya dari Rp 2 ribu ongkirnya jadi Rp 4 ribu. Apa mau masyarakat harga beras dari Rp 18 ribu jadi Rp 21-22 ribu, yang jelas kan masyarakat pasti keberatan juga," ujarnya.
Lantaran beberapa pertimbangan itulah, diakui Tito, para sopir di seluruh Indonesia sepakat demo untuk menolak aturan zero ODOL. "Sementara yang sudah ikut ada sekitar 300 truk, tapi ini ada yang belum datang," ujar Tito, Kamis (19/6/2025) sore.
Sebelumnya, ratusan truk dan sopir juga menggelar demo serupa di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar pada Kamis (19/6/2025) siang. Aksi tersebut juga merembet hingga ke wilayah Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.
"Yang di Karangkates sudah koordinasi mau kumpul ke sini jadi satu. Kalau yang dari arah Selorejo dan Karangkates (Sumberpucung) gabung, berarti masih ada sekitar 500 truk lagi," ujarnya.
Diakui Tito, ratusan sopir truk yang menggelar aksi demo tersebut berasal dari berbagai komunitas yang berhubungan dengan transportasi logistik. "Sedangkan yang di sini (Jalibar) ada yang dari Malang hingga Jateng (Jawa Tengah), sopir kan mobile sehingga sekarang jadi satu di sini," ujarnya.
Tito menyebut, sejumlah demo yang berlangsung di Kabupaten Malang merupakan aksi solidaritas dari demo yang berlangsung di Surabaya. "Sedangkan yang berkumpul di sini aksinya mogok kerja, kami menghargai rekan dan saudara kami yang berjuang di Surabaya. Jadi di sini juga ikut berpartisipasi meskipun tidak bisa berangkat ke Surabaya," tuturnya.
Mewakili ratusan sopir yang menggelar demo, Tito berharap tuntutan mereka bisa dikabulkan oleh pihak terkait. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlangsung.
"Nanti yang di sini berlangsung sampai menunggu hasil keputusan di Surabaya seperti apa. Apabila menguntungkan bagi sopir, ya kami bubar. Tapi Kalau di sana masih merugikan, ya tetap aksi seperti ini bisa lanjut sampai Jakarta," pungkas Tito yang sekaligus Sekretaris Komunitas Truk Malang (KTM) ini.
Berdasarkan pantauan JatimTIMES, aksi demo turut mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah personel kepolisian disiagakan guna mengurai kemacetan tersebut.
