JATIMTIMES - Pemerintah segera memulai pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa. Anggota DPRD Jatim Ony Setiawan mendukung dilaksanakannya proyek tersebut meski tetap memiliki sejumlah catatan yang harus diperhatikan.
Legislator asal Dapil Bojonegoro-Tuban ini menekankan, untuk solusi jangka panjang, Giant Sea Wall memang diperlukan. Terlebih, permukaan air di Pantura Jawa, termasuk di wilayah Jatim, terus meningkat dan berpotensi jadi penyebab langganan banjir rob di masa mendatang.
Baca Juga : Erupsi Lewotobi: Tiga Bandara NTT Tutup hingga Maskapai Asing Batalkan Penerbangan ke Bali
"Kalau untuk kepentingan di Pantura, ini contoh ya, kayak di Tuban, saya setuju memang tanggul itu. Karena airnya sudah sampai ke jalan (jika meluap). Problemnya kan itu jelas, bahwa untuk menghindari rob, kalau ada perubahan iklim, tiba-tiba air itu pasang. Ya itu memang diperlukan," ungkapnya ketika berbincang dengan Jatimtimes.com, Rabu (18/6/2025).
Pembangunan Giant Sea Wall telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Melalui proyek tersebut, pemerintah bakal membangun tanggul yang membentengi Pantura Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur (Jatim).
Untuk tahap awal, pembangunan difokuskan di wilayah Teluk Jakarta. Nantinya, secara bertahap hingga 15-20 tahun mendatang proyek tersebut sudah tersambung sampai ke Jatim.
Ony Setiawan menekankan perlunya memperhitungkan skala prioritas, mengingat Giant Sea Wall merupakan proyek yang membutuhkan dana tidak sedikit. Ia juga menegaskan, jangan sampai nantinya proyek tersebut mengganggu kinerja keuangan di daerah.
"Itu kan PSN, kalau memang itu tidak mengganggu keuangan provinsi, saya pikir tidak masalah. Sekarang tinggal konsentrasinya di mana. Kalau dananya ada, ya tidak apa-apa," papar anggota Komisi B ini.
Terlebih, lanjut Ony, pemerintah saat ini juga tengah menggaungkan sejumlah unggulan di bidang kesejahteraan masyarakat (kesra). Ony menyebut, program-program bidang kesra ini juga menelan banyak biaya.
Baca Juga : Nelayan Kesulitan Akses BBM Subsidi, Komisi B DPRD Jatim Desak Evaluasi Birokrasi
"Contoh, ada program makan bergizi gratis, ada program Koperasi Merah Putih. Kemudian Pemprov juga punya program sendiri. Nah, konsentrasi anggarannya itu perlu dipertimbangkan. Kalau misal Pemprov menyertakan duit, kalau ada sih tidak apa-apa. Kalau tidak ada, kan lebih baik untuk fokus yang di urusan pangan atau yang lebih mendesak," paparnya.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan ada persoalan yang lebih mendesak di wilayah Tuban, terkait dengan banjir. Politisi PDIP ini menyoroti mangkraknya pembangunan Waduk Jabung Ring Dyke, yang menyebabkan banjir selalu melanda kawasan tersebut tiap tahun.
"Tiap tahun itu tiga kecamatan terendam banjir, di Kecamatan Plumpang, Rengel, dan Widang. Itu ada waduk yang harusnya segera dikerjakan. Itu dampaknya langsung, ini sudah banjir terus, tahunan disitu banjir," urainya.
