JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Pemkab Ponorogo menjalin kerja sama untuk pengendalian inflasi ketahanan pangan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui kegiatan Sekartaji 2025 x Festival Bromo atau sinergi memperkuat resiliensi perekonomian menghadapi dinamika global melalui pengembangan sektor unggulan daerah.
Dari Pemkab Malang diwakili oleh Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dan dari Pemkab Ponorogo diwakili oleh Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita. Prosesi penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama antar daerah yang difasilitasi Bank Indonesia ini berlangsung khidmat.
Baca Juga : Pengadilan Negeri Malang Eksekusi Rumah Tiga Lantai di Perumahan Batu Residence
Terdapat dua penandatanganan MoU kerja sama antara Pemkab Malang dengan Pemkab Mojokerto. Yakni terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dan Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Kemudian juga dilakukan penandatanganan MoU kerja sama Pemkab Malang dengan Pemkab Ponorogo terkait pemenuhan komoditas cabai dan bahan pokok lainnya dalam upaya pengendalian inflasi. Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Muhammad Nur Fuad Fauzi dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Ringga Dwi Heri Irawan.
Proses penandatanganan MoU kerja sama antara daerah yakni Pemkab Malang dengan Pemkab Ponorogo juga disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ridzky Prihadi Tjahyanto, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman. Juga Kepala Badan Koordinasi Wilayah III Malang Asep Kusdinar dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina, serta tamu undangan dan para pimpinan daerah di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.
Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menyampaikan, bahwa pihaknya mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang yang telah memfasilitasi Pemkab Malang agar dapat menjalin kerja sama dengan Pemkab Mojokerto dalam hal pemenuhan cabai sebagai salah satu produk ketahanan pangan.
"Saya kira kita sama-sama punya potensi pertanian yang luar biasa. Jadi kerja sama seperti itu saya kira sangat memungkinkan. Karena ketika kita punya kelebihan produksi bisa kita lempar ke Ponorogo demikian juga kalau di Ponorogo kelebihan produksi dan kita kekurangan, kita bisa mengambil ke Ponorogo," ungkap Lathifah kepada JatimTIMES.com, Selasa (17/6/2025).
Menurut Lathifah, dengan skema kerja sama yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang tersebut, kebutuhan pangan maupun bahan pokok dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo akan saling terpenuhi.
"Dengan demikian kebutuhan antara Ponorogo dengan Kabupaten Malang saling terpenuhi. Untuk awal ini sementara masih cabai. Ini kan difasilitasi oleh Bank Indonesia," kata Lathifah.
Perempuan yang merupakan cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri ini menjelaskan, lahan pertanian di Kabupaten Malang yang cukup luas menjadi potensi besar yang membuat Kabupaten Malang akan surplus ketika memasuki masa panen.
"Sehingga harus ada modifikasi, inovasi dan ada ikhtiar-ikhtiar supaya para petani saat panen tidak dirugikan. Kan biasanya kalau pas surplus harga itu turun. Kemudian pas barangnya tidak ada, harga naik. Ini kan merugikan petani. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan kerja sama antar daerah," jelas Lathifah.
Baca Juga : Tak Ada Tempat bagi Pecandu! SH Terate UNU Blitar Terapkan Tes Urine Jelang Pengesahan Anggota
Selain itu, di Kabupaten Malang sendiri memiliki banyak potensi di bidang pertanian, tanaman pangan hingga hortikultura. Namun harus dicarikan solusi terbaik untuk berbagai pihak terkait, utamanya para petani.
"Misalnya kalau pas tomat panen itu juga kadang-kadang petani sampai tidak mau untuk panen. Karena biaya panen dengan harga jualnya itu lebih mahal biaya panennya. Itu kan juga perlu dicarikan solusi oleh pemerintah daerah," ujar Lathifah.
Lathifah menyebut, kerja sama ini tidak hanya terjalin dengan Kabupaten Ponorogo, melainkan peluang kerja sama antar daerah ini juga akan dilakukan oleh Pemkab Malang dengan berbagai pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
"Yang sudah kerja sama dengan kita itu ada Mojokerto dan Lumajang. Karena itu kan berdekatan. Kabupaten Mojokerto itu dengan kita hampir ada kesamaan. Ada sayur-sayuran, jadi wilayah pertaniannya sama. Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang juga beririsan wilayahnya," tandas Lathifah.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina mengatakan, bahwa kerja sama antara daerah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia ini merupakan upaya untuk mempertemukan masing-masing pemerintah daerah maupun dengan pengusaha untuk pengendalian inflasi.
"Biasanya kita punya data yang cukup baik terkait dengan kebutuhan dan sumber. Misalnya telur, itu seringnya dari luar daerah, padahal di dekat kita di daerah Blitar itu banyak. Itu perlu kerja sama B to B dan juga G to B untuk bisa melakukan pengendalian inflasi untuk telur. Harapannya bisa lebih terkendali. Iya terkait cabai juga," pungkas Febrina.
