JATIMTIMES - Ramai soal wisuda atau purna wiyata anak di sekolah dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang angkat bicara. Namun pernyataan Disdikbud Kota Malang tak menunjukkan pembelaan kepada orang tua wali atau masyarakat.
Kadisdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan aturan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tidak ada larangan untuk menggelar wisuda. Namun, ia menekankan pentingnya kesepakatan dan tidak memberatkan.
Baca Juga : Keberatan Bayar Wisuda? DPRD Kota Malang Imbau Agar Masyarakat Berani Menolak
“Dibolehkan, tapi tidak boleh memberatkan dan disepakati semua. Kalau satu wisuda, wisuda semua. Tidak ada aturan di hotel atau apa. Makanya diserahkan ke masing-masing,” ungkap Suwarjana ditemui di Pemkot Malang beberapa waktu lalu.
Suwarjana pun mengaku wisuda atau purna wiyata tidak diperbolehkan jika ada yang tidak diwisuda. Dalam arti, ada salah satu siswa atau orang tua siswa yang keberatan.
“Sejauh ini, ada yang keberatan kaitannya dengan biaya. Tapi kan itu kembali lagi ke orang tuanya,” tukas Suwarjana.
Pernyataan dari Suwarjana ini pun memicu perdebatan, dimana ia menyebut sebenarnya ada yang keberatan dengan biaya wisuda. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang dilakukan.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang tua wali SDN Kauman I merasa keberatan dengan rencana wisuda mewah yang digelar di sebuah hotel pada 19 Juni 2025 nanti. Dari informasi yang diterima media ini, sekelas sekolah dasar membebankan biaya untuk wisuda sebesar ratusan ribu. Hal itu belum termasuk untuk paket busana tematik yang ditentukan pada wisuda tersebut.
Namun, banyak orang tua wali yang tidak berani angkat bicara. Mereka mengaku takut kalau anaknya dimusuhi oleh paguyuban atau menjadi incaran dari sekolah.
Baca Juga : Dokter AY Jalani Pemeriksaan Lanjutan 3 Jam, Gelar Perkara Dugaan Pelecehan Pekan Depan
Mereka memilih jalan aman agar anaknya dapat terus meneruskan pendidikan. Namun di balik memilih jalan aman itu, ada biaya yang harus dikeluarkan sebelum anaknya juga mendaftar untuk ke sekolah yang lebih tinggi.
Jika dibandingkan daerah lain, misalnya di Jawa Barat. Saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Dedy Mulyadi, wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Karena banyak orang tua wali yang merasa keberatan.
Sama halnya juga di Jawa Timur, sebenarnya Dinas Pendidikan Jawa Timur telah memberikan surat edaran agar SMA dan SMK se Jatim tidak menggelar wisuda. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan pada orang tua wali atau permainan yang dilakukan oleh oknum sekolah dengan komite atau paguyuban.
