JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tak henti-hentinya mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat, baik yang murni dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun hibah atau pinjaman (loan) dari luar negeri.
Kabar terbaru, dalam lima tahun masa kepemimpinan Bupati Malang HM. Sanusi didampingi Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Pemkab Malang akan menerima hibah dana dari Uni Emirate Arab untuk pembangunan Masjid Negara yang berlokasi di kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) atau tepatnya di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Baca Juga : Bupati Hamid: Situs Megalitikum Bondowoso Punya Nilai Ilmiah Tinggi dan Potensi Global
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, Pemkab Malang telah menyiapkan lahan sekitar dua hektare untuk pembangunan Masjid Negara di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau berada di dekat kawasan Jalibar.
"Kalau di Surabaya ada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, nanti kita juga akan membangun Masjid Negara di dekat Jalibar atau berada di lahan belakang pos polisi Jalibar," ungkap Sanusi.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu mengatakan, bahwa pembangunan Masjid Negara di kawasan Jalibar, Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan. "Masih dalam perencanaan. Tergantung nanti ketersediaan dana," ujar Sanusi.
Menurut Sanusi, hadirnya Masjid Negara ini nantinya akan menjadi destinasi wisata religi terbaru yang juga dapat mengenalkan Kabupaten Malang semakin luas lagi. Selain itu, pembangunan Masjid Negara ini juga sebagai jawaban agar Kabupaten Malang juga memiliki masjid agung atau masjid raya seperti Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.
"Agar di Kabupaten Malang ada masjid agung seperti di kabupaten-kabupaten yang lain. Kalau Masjid Agung Baiturrahman di Kepanjen itu masjid milik masyarakat setempat," jelas Sanusi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menjelaskan, bahwa rencana pembangunan Masjid Negara di Kabupaten Malang nantinya menunggu hasil komunikasi intensif dari pemerintah pusat dengan pihak pendonor dari Uni Emirate Arab (UEA).
"Ini kan hubungannya antar negara, jadi harus melalui pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kita ajukan ke sana nanti kita difasilitasi, ketemulah dengan pihak Uni Emirate Arab. Nanti total pembiayaan bukan dari kita, jadi hibah dari Uni Emirate Arab," jelas Tomie.
Nantinya, ketika pengajuan bantuan dari Pemkab Malang kepada Uni Emirate Arab dengan difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, maka Pemkab Malang akan menyiapkan lahan untuk pembangunan Masjid Negara.
"Karena konsepnya akan menjadi Masjid Negara, sehingga nantinya (lahan milik Pemkab Malang) akan dihibahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum RI," kata Tomie.
Untuk total luas lahan yang disediakan Pemkab Malang, saat ini sama dengan luas lahan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo yakni sekitar dua hektare. "Kalau di Solo kan paling tidak dua hektare, jadi kita siapkan sebesar itu. Mudah-mudahan bisa segera terkomunikasi antar negara melalui pemerintah pusat. Sehingga nanti bisa di cek bagaimana keberlanjutannya," jelas Tomie.
Teknis pembiayaan pembangunan Masjid Negara di Kepanjen akan seperti pembangunan Masjid Sheikh Zayed di Solo. Di mana untuk pembangunan Masjid Negara di Kepanjen diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp 230 milliar.
"Ya kalau seperti yang di Masjid Syekh Zayed Solo itu ya kurang lebih hampir Rp 230 milliar. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu pihak Uni Emirate Arab punya suatu projek baru yang lebih besar, ya bisa lebih besar biayanya," beber Tomie.
Lebih lanjut, ketika disinggung kapan akan terealisasi pembangunan Masjid Negara di Kepanjen, Tomie mengaku masih belum mengetahui. Pasalnya, hal-hal yang berkaitan dengan teknis pembangunan termasuk pembiayaan semuanya tergantung keputusan dari Uni Emirate Arab selaku pemberi hibah.
"Belum tahu (kapan dimulai pembangunan Masjid Negara). Nanti tergantung pendonor. Karena itu murni tidak menggunakan APBD, jadi langsung dari Uni Emirate Arab. Intinya di dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Bupati Sanusi itu bisa terwujud untuk Masjid Negara," pungkas Tomie.
