JATIMTIMES - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Saifullah Yusuf menggelar acara Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Situbondo, Sabtu (19/4/2025).
Acara tersebut dihadiri antara lain; Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Jatim), Dirjen Resos, Staf Ahli menteri, Bupati bersama Forkopimda Situbondo, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, TAGANA, pendamping PKH, Pendamping Rehabilitasi, Karangtaruna, TKSK dan sejumlah pilar sosial lainnya.
Baca Juga : Diduga Membuat Laporan Palsu, LPBH NU Situbondo Bakal Laporkan Balik Warga Besuki
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul meminta pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial bergerak cepat menyiapkan calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.
Kabupaten Situbondo termasuk salah satu daerah yang telah mengatakan kesiapannya untuk pembangunan Sekolah Rakyat sejak awal program ini digulirkan. "Tadi Mas Bupati menegaskan kesiapan daerah termasuk menyediakan lahannya. Nanti Senin atau Selasa semua bupati walikota atau Pemda yang mengusulkan untuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat akan kita akan undang ke Jakarta untuk membicarakan lebih rinci dengan berbagai desk yang telah kita siapkan, mulai dari sarana prasarana yang harus dilakukan, termasuk luasan lahan dan fasilitasnya," ujar Gus Ipul.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan. "Kalau semua syarat dipenuhi, pembelajaran bisa dimulai tahun ini. Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Situbondo masuk dalam gelombang pertama," tambahnya.
Gus Ipul mengungkapkan setidaknya ada sekitar 280 Pemda yang sudah mengajukan, untuk Jawa Timur diatas 30 Pemda. "Tahun ini di mulai targetnya 100-200 sekolah rakyat seluruh Indonesia," ungkapnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal. "Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Indonesia berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pembangunan Sekolah Rakyat
Dengan adanya DTSEN memudahkan kerja bersama semua stakeholder dan tidak ada lagi egosektoral dalam menuntaskan kemiskinan yang ada. Secara berkala pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data agar akurat setiap 3 bulan sekali.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 (lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional). "Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin,"jelasnya.
Menurut Mensos RI Saifullah Yusuf, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. "Sebab selama ini bantuan sosial seakan-akan menjadi warisan, setelah suaminya, istrinya lalu diwariskan ke anaknya, nah ini harus dirubah dan diputus rantainya melalui sekolah rakyat," jelas Gus Ipul.
Baca Juga : Mahasiswa PBSI Unisma Ukir Prestasi di Kancah Literasi Anak Nasional
Lebih lanjut dia mengungkapkan dalam program Sekolah Rakyat merupakan kerja sama lintas sektoral yang ada. Untuk infrastruktur menjadi kewenangan Kementerian PU, untuk kurikulum menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti. Sedangkan untuk siswa menjadi tugas Kementerian Sosial bersama dengan kabupaten/kota yang melaksanakan program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo telah sangat siap untuk sekolah rakyat, baik luasan lahan untuk jadi lokasi Sekolah Rakyat hingga cakupan data siswa.
"Hari Selasa kami meminta kepala dinas sosial dan beberapa kepala OPD untuk berangkat ke Kemensos untuk desk tentang sekolah rakyat, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Situbondo yang perintahnya tadi Desil 1 hingga Desil 2, karena masih banyak sekali yang harus kita sekolahkan,"ungkapnya.
Cara Kemensos yang mengatasi kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini kata Mas Rio merupakan cara jitu untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, sebab sudah jelas mana saja sasaran yang akan diberikan bantuan maupun sasaran sekolah rakyat.
"Permintaan dari kementerian aturannya minimal 5 hektar kita siapkan 6 hektar, untuk lokasinya nanti setelah desk dari kemensos akan diumumkan, namun untuk first stepnya kita akan pakai yang sudah ada bangunannya, karena tidak tiba-tiba langsung dibikin gitu ya, paling tidak menampung dulu beberapa, eksisting beberapa puluh yang penting jalan menjadi best practice," pungkasnya.
