JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk merealisasikan Sekolah Rakyat di Kota Malang. Hal tersebut juha mengacu pada arahan dari Pemerintah Pusat yang telah mencanangkan pembangunan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sekolah Rakyat sendiri dirancang menjadi sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Presiden Prabowo menargetkan Sekolah Rakyat ini dapat dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang.
Baca Juga : Daya Tampung SMA dan SMK Negeri di Jatim Rendah, Pemprov Siapkan Kuota Gratis Sekolah Swasta
Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku bahwa pihaknya telah menyiapkan fasilitas bangunan di kawasan Tlogowaru untuk mendukung program ini. Tepatnya, di bangunan eks Kampus Poltekom Kedungkandang.
“Kota Malang mengusulkan untuk bisa dibangun di eks kampus Poltekom," ujar Wahyu.
Bahkan menurutnya, usulan penggunaan bangunan Poltekom untuk sekolah rakyat telah sampai di tataran pemerintah pusat. Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun juga telah melakukan peninjauan.
"Kemarin tim dari Kemensos dan Kementerian PU sudah meninjau. Ini semua untuk warga Kota Malang yang masuk dalam kemiskinan grade 1, 2, dan 3. Harapannya ini bisa terlaksana dan bisa menekan angka putus sekolah, karena targetnya seribu siswa,” tutur Wahyu.
Dalam hal ini, menurut Wahyu, Presiden juga meminta agar pada tahun 2025/2026 ini, program tersebut dapat segera terlaksana. Terutama, di daerah yang telah memiliki lahan dan bangunan serta penginapannya.
"Jadi karena sistemnya boarding school, mereka akan menginap di sana. Untuk jenjangnya mulai SD, SMP, sampai SMA. Tapi nanti yang mana dulu? Apakah SD, SMP, atau SMA dulu nanti akan diatur oleh Kemensos dan Kemendikbud," jelas Wahyu.
Baca Juga : Bantah 'Pisah Ranjang', Bupati dan Wakil Bupati Jember Kompak Hadir di Paripurna RPJMD 2025–2029
Sedangkan untuk kurikulumnya, lanjut Wahyu, masih akan diatur oleh Pemerintah Pusat. Ia mengatakan bahwa terkait rencana tersebut, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 100 Miliar untuk setiap lokasi.
Sekolah Rakyat juga akan membiayai seluruh kebutuhan sekolah muridnya mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya. Dengan konsep sekolah berasrama tanpa adanya pungutan biaya ini, anak-anak sekolah bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.
Lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat yang kemudian dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Kebanyakan kan putus sekolah kan karena masalah ekonomi, mudah-mudahan dengan program ini angka putus sekolah bisa turun. Dan dengan program boarding school ini hasilnya luar biasa, karena sudah dicoba,” pungkasnya.
